Manokwari, – Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw, menyoroti program makan gratis di Papua dan mempertanyakan efektivitasnya.
Ia menilai program tersebut perlu dievaluasi mengingat keberadaan berbagai instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten yang telah memiliki program dan anggaran melimpah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Tujuan program makan gratis di Papua, daerah dengan status lex specialis, perlu dijelaskan,” tegas Mambieuw.
Ia mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar efektif mengurangi angka gizi buruk, mengingat sejumlah instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sudah beroperasi dengan anggaran yang signifikan, termasuk dana Otsus.
Mambieuw mempertanyakan sejauh mana pemanfaatan dana Otsus untuk meningkatkan gizi masyarakat Papua.
Ia juga mendesak Presiden untuk memperketat pengawasan peruntukan dana Otsus agar tepat sasaran, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, peningkatan gizi anak-anak sekolah sangat penting untuk mendukung semangat belajar mereka, dan instansi terkait harus berperan aktif dalam hal ini.
Parjal berpendapat bahwa, fokus pemerintah seharusnya tidak hanya pada program makan gratis, tetapi juga pada program sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis yang memadai.
“Banyak OAP meninggal dunia karena ketidakmampuan mereka membeli obat, menjalani rujukan medis, atau menebus resep dokter,” ungkap Mambieuw.
Dia menambahkan, akses pendidikan juga masih menjadi kendala, dimana anak-anak dengan gizi baik mungkin tidak mampu melanjutkan sekolah karena keterbatasan finansial.
Oleh karena itu, Parjal meminta Presiden untuk mengevaluasi program makan gratis di seluruh wilayah Papua.
“Papua adalah tanah subur, tanaman tumbuh sendiri. Lebih penting untuk menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai hingga ke pelosok Papua daripada hanya fokus pada program makan gratis,” pungkas Mambieuw.
Ia meminta perlunya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang komprehensif sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah gizi buruk dan akses layanan dasar bagi masyarakat Papua. (ALW/ON)
