Orideknews.com, Manokwari, – Kelompok Kerja Adat (Pokja) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar rapat membahas program kerja tahun 2024 di kantor MRPB, Sowi Gunung Manokwari, Jum’at, (15/3/24).
Rapat tersebut dipimpin wakil ketua Pokja Adat, Ismail I Watora dan dihadiri 4 Anggota Pokja Adat.
Dikesempatan itu, Watora mengatakan program kerja yang telah dipresentasikan merupakan garis besar program kerja prioritas kedepan.
Ia mengaku program kerja dan jadwal pertriwulan akan ditinjau kembali dan disinkronkan dengan DPA MRPB.
“Pokja Adat akan memberikan pertimbangan ke Pemda terkait sejumlah masalah. MRPB hanya memediasi misalkan masalah adat, tanah dan konflik,” ungkap Watora.
Rapat itu juga disinggung soal persoalan pembunuhan di lokasi tambang. Walaupun MRPB sudah dua kali mediasi, namun Watora meminta permasalahan itu harus ditindaklanjuti.
Program kerja Pokja Adat, Watora menekankan terkait masalah tapal batas akibat proses pemekaran Papua Barat Daya yang meninggalkan persoalan.
“Batas wilayah adat, masyarakat inginnya batas wilayah adat sebagai batas administrasi. Pokja kedepannya akan berkonsultasi ke Pemda, mengupdate tapal batas,” ujarnya.
Ditambahkan Watora, pemberian pertimbangan Cagub dan Cawagub harus menjadi ranah pokja adat.
“Kita harus ambil alih, akan memikirkan konsep yang ditawarkan,” tutup Watora. (ALW/ON).
