Jumat, Mei 16, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Riset BPS-PRK-BRIN Diharapkan jadi Solusi Kontribusi untuk Papua Barat

OridekNews.com, MANOKWARI,- Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pusat Riset Kependudukan-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRK-BRIN) menyelenggarakan diseminasi hasil kajian untuk Region Pulau Papua di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis, (10/11/22).

Kegiatan yang digelar di salah satu hotel itu, menindaklanjuti kajian kualitatif “Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan Penduduk dan Lingkungan Berkelanjutan” di 34 provinsi di Indonesia.

Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, SE.,M.Si mengatakan landasan pertumbuhan ekonomi pada eksploitasi sumberdaya alam dengan mengesampingkan kesejahteraan sosial dibayar dengan kerusakan alam.

Dia menilai, alasan utama munculnya pembangunan ekonomi hijau ini didasari oleh harapan akan pembangunan yang berkelanjutan yang dibangun melalui suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dengan penggabungan antara faktor sosial dan faktor lingkungan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

“Keterlibatan faktor-faktor penggerak tersebut diperoleh melalui kontribusi terhadap penggunaan modal alam secara bertanggung jawab, pengurangan maupun pencegahan polusi, dan peningkatan kesejahteraan, melalui ekonomi hijau,” jelas Maritje.

Ia menyebut, proses keselarasan inilah yang akan melahirkan pencapaian atas pembangunan yang berkelanjutan. Pada praktiknya inisiatif ini ini tidak akan bisa dilepaskan dari dua elemen utama yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Penduduk Papua Barat lanjut Maritje, memiliki posisi yang menarik. Sebagian penduduk yang mata pencahariannya barkaitan dengan alam seperti di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, atau pariwisata, memiliki kesadaran yang kuat pada pelestarian alam. Sehingga Praktik ekonomi ramah lingkungan ini bahkan didukung oleh adat dan budaya.

Hal tersebut juga didukung dengan kebijakan Papua Barat yang telah dicanangkan sebagai provinsi konservasi dan telah didukung dengan berbagai regulasi baik Perda maupun peraturan Gubernur.

“Saya berharap hasil riset ini dapat menemukan persoalan sekaligus tawaran solusi konkret yang dapat memberikan kontribusi untuk Papua Barat,” ungkap Maritje. (ALW/ON)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)