Orideknews.com, MANOKWARI, – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyalurkan 200 tabung oksigen dan 150 regulator melalui Kadin Provinsi Papua Barat yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di kompleks Pergudangan Dinas Kesehatan di Arfay Manokwari, Rabu, (27/10/21).
Penyerahan simbolis bantuan Kadin tersebut, diterima Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otsus, Rosa Muhammad Thamrin Payapo yang selanjutnya diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melalui Sekretaris Dinas, Drs. H. Bakhtiar, Apt di gedung instalasi Farmasi Dinkes Papua Barat.
Pjs. Kadin Provinsi Papua Barat, Anerbelson Lepith mengatakan pemberian 200 tabung oksigen dan 150 regulator merupakan komitmen Kadin membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menanggulangi wabah Covid-19.
“Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, lewat Kadin Indonesia, Kadin Papua Barat diberi bantuan berupa tabung oksigen dan regulator kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini dinas kesehatan, kiranya pemberian Kadin ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menanggulangi dan menjawab kelangkaan tabung oksigen,” ungkap Anerbelson.
Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas, Drs. H. Bakhtiar, Apt melaporkan bahwa, di Papua Barat awal pandemi Covid-19 terjadi kelangkaan tabung oksigen sebab banyaknya kebutuhan pasien.
“Melonjak bulan Juni, pandemi ini kita sangat kewalaan, kita sangat prihatin ketika pasien ditolak akibat minimnya oksigen,” jelas Bakhtiar.
Dengan adanya bantuan Kadin itu, dia berharap dapat mencukupi kebutuhan akan oksigen di Papua Barat.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otsus, Rosa Muhammad Thamrin Payapo mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi pada Kadin Papua Barat atas bantuan Tabung oksigen dan regulator.
“Kepada kepala Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat agar mendata kabupaten kota yang sangat membutuhkan. Jika masyarakat terlena dengan landainya Covid-19 kemungkinan akan terjadi kenaikan secara tiba-tiba, hal ini yang harus diantisipasi,” tutur Thamrin.
Dia berharap Kadin Papua Barat juga mendata suplaer yang ada di Papua Barat agar bernaung dibawah Kadin Papua Barat.
“Jangan masing-masing berjalan sendiri, sehingga laporan di Provinsi satu pintu, Kadin juga harus bersifat netral sebab jika dilakukan satu pintu Kadin harus jujur adil melihat semua suplaer yang ada,” pesan Thamrin. (ALW/ON)