Orideknews.com, Manokwari, – Pemenuhan pangan bagi 267 juta jiwa masyarakat Indonesia menjadi arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bagi seluruh insan pertanian.
“Pengendali dan sistem monitoring dan pengotimaliasian berasal dari kecamatan. Penyuluh berperan sebagai ujung tombak dan garda terdepan tersedianya pangan nasional,” sebut Menteri SYL.
Program Kostratani yang merupakan satu dari 10 Program Utama Kementan menekankan aktifnya kembali Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan pusat kegiatan berada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) menjabarkan bahwa Program Kostratani berperan dalam pendampingan usaha para petani.
“Ada lima peran utama Kostratani, satu sebagai pusat data dan informasi, kedua sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, kemudian sebagai pusat pembelajaran, juga sebagai pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring dan kemitraan,” kata Dedi.
Arahan Kepala BPPSDMP Kementan sejalan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBUN) Kabupaten Sorong, Joni Penda.
Dia mengajak para penyuluh untuk mengembalikan citra, fungsi, peran BPP dalam Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, di Sorong (31/8/2020).
“Lewat Program Kostratani harapannya cita-cita Menteri Pertanian juga dapat terwujud terutama di Kabupaten Sorong,” ungkap Joni
Sarana dan prasarana yang menunjang sangat diperlukan masing-masing BPP khusunya tersedianya Agriculutre Operation Room (AOR) yang akan terhubung langsung ke Agriculture War Room (AWR) di Kantor Pusat Kementan.
Turut hadir dalam kegiatan Staf Khusus Kementerian Pertanian Bidang Komunikasi Pembangunan Pertanian, Yesiah Eri Tamalgi Bidang, serta Tim dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari sebagai Narasumber Bimtek.
“Bimtek Pengisian Aplikasi E-RDKK ini Penting dikarenakan diaplikasi ini idealnya yang mengusulkan kebutuhan petani,” kata Penanggung Jawab (PJ) Pembangunan Pertanian Provinsi Papua Barat, drh. Purwanta,M.Kes melalui aplikasi zoom.
Idelanya alur pengajuan mulai dari PPL ke BPP lalu direkap oleh Petugas Dinas Kabupaten Sorong. Namun, dengan kondisi yang ada Administrator yang ada di Dinas masih menghendel kesemuanya itu. Purwanta berharapan dengan adanya BPP Kostratani, tidak akan ada lagi pola sepert itu.
Sejatinya yang mengerti kebutuhan di lapangan adalah PPL. ”Kalau SOP dipenuhi tidak ada lagi kekurangan pupuk,” ujar Purwanta.
Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimtek yang dipandu oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Polbangtan Manokwari, Dr. Detia Tri Yunandar. (Nsd/RR/ON)
