Orideknews.com, JAYAPURA – Forum Peduli Demokrasi Papua (FPDP) menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jayawijaya tidak netral dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di daerah (Pilkada) baik itu pemilihan bupati-wakil bupati maupun gubernur – gubenur wakil gubernur Papua yang dilaksanakan didaerah tersebut.
Bahkan FPDP mencurigai ada oknum yang diduga kuat telah menyalahi aturan sosialisasi dan hasi perhitungan suara yang tidak sesuai standar aturan KPU -RI.
“Saya harap Ketua KPU Jayawijaya harus memberikan informasi sesuai fakta di lapangan, dan sesuai hasil penghitunganm suara di lapangan, karna suara rakyat itu mutlak sesuai pilihan mereka,” tegas Panji dalam keterangan persnya, di Abepura, Minggu (08/07/2018) sore.
Mewakili seluruh masyarakat Papua, Panji berharap agar tidak ada skenario yang dimainkan oleh KPUD Jayawijaya, karena kedua paslon cagub Papua adalah putra terbaik Papua.
Lepas dari hal itu, pihaknya sangat menyayangkan sikap Tim Kampanye Pasangan Calon gubernur – wakil gubernur Papua nomor urut 2, Jhon Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae (JOSUA) yang walk out saat pleno rekapitulasi suara Pilgub Papua 2018 di Gran Abe Hotel, Minggu (08/07/2018).
Karena menurutnya, ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Untuk itu, pihaknya meminta KPU Papua dapat konsisten menyelesaikan tugasnya sesuai agenda tanpa tekanan dan lainnya.
“Kalau ada sengketa, dua persen baru bisa disengketakan. Tapi kalau jauh, tidak boleh. Jadi agenda pleno harus sesuai dan kedua paslon harus dapat menahan diri. Bukan karena intervensi dan penyelenggara harus netral,” tandas Panji.
Sementara itu, Aktivis Pemantau Pilkada Papua, Oktav Gombo mengatakan, khusus Jayawijaya pada pilgub kini, terkesan kacau. KPU sudah tak profesional karena bisa terjadi penundaan pleno di Jayawijaya.
“Jadi sebagai aktivis pemantau Pilkada di Papua, kami kecewa. Mestinya KPU mengedepankan aturan tapi hingga kini pleno Jayawijaya di bawa ke provinsi dan akan ditangani provinsi,” kata Oktav.
Untuk itu, ia harapkan, KPU Jayawijaya netral dan profesional, karena Jayawijaya ini adalah daerah rawan konflik.
Untuk itu, KPU Papua diharapkan memplenokan perolehasn suara sesuai hasil dari daerah jangan sampai ada hal yang membuat masyarakat menilai negatif.
“Sebagai aktivis pemantau di Papua, kami merasa KPU Jayawijaya gagal. Jado DKKP harus turun tangan,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Michel Sineri agar pleno dari kampung hingga kabupaten jangan diubah.
“Jadi pleno hari ini kami harap apa yang sudah masuk dari kabupaten, harap KPU profesional. Harus sesuai jadwal meski ada tim paslon yang walk out. KPU tak perlu ambil pusing,” pungkas Sineri. (ABE/ON)
