Minggu, Februari 15, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Seleksi Anggota KPU di Wilayah Papua Barat Harus Perhatikan UU Otsus

Paul Fincen Mayor : DAP hanya mengakui anggota KPU di wilayah Papua Barat mayoritas harus OAP dan orang non Papua yang lahir besar di tanah Papua

Orideknews.com, MANOKWARI – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberai menginstruksikan kepda Tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk utamakan orang asli Papua (OAP) sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Paul Fincen Mayor kepada Orideknews.com, melalui telepon seluler, Minggu (24/06/2018).

“Anggota KPU dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi harus OAP. Dimana, tim seleksi dalam melaksanakan seleksi harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat Papua di atas tanah adatnya sendiri bahwa mereka harus menjadi tuan di negeri sendiri,”ungkap Mayor.

Menurutnya, DAP hanya mengakui anggota KPU di wilayah Papua Barat mayoritas harus OAP dan orang non Papua yang lahir besar di tanah Papua. Sehingga, diluar dari itu DAP menolak dengan tegas.

“Kenapa begitu, karena mereka akan lebih mengerti karakter orang asli papua. DAP mengantisipasi jangan sampai ada konflik ketika pemilihan legislatif dan bupati dan wabup serta walikota dan gubernur kedepan di Papua Barat,”pungkas Mayor. (FRE/ON)

@official_orideknews Menag RI, Prof Dr.KH. Nasaruddin Umar Mengajak Semua Umat Sukseskan PESPARAWI NASIONAL ke XIV tahun 2026 di Manokwari #papuabarat #tiktoknews #manokwari ♬ original sound - officialorideknews
@official_orideknews Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan Ajak Semua Umat Sukseskan Pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-XIV di Manokwari#papuabarat #manokwari #tiktokpapua #pesparawinasional ♬ original sound - officialorideknews

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles

error: Hati-hati Salin Tanpa Izin kena UU No.28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)