Orideknews.com, MANOKWARI, – Senator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., mengapresiasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merespons aspirasi daerah melalui Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional Tahun 2026.
Filep menilai, program afirmasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengatasi persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes), sekaligus memperluas akses masyarakat di wilayah terpencil terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
“Aspirasi daerah yang diperjuangkan harus bermuara pada kebijakan konkret. Pendidikan afirmasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan putra-putri daerah menempuh pendidikan kesehatan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Kami apresiasi dan menyambut baik program ini,” ujar Filep, Sabtu, (17/10/2026).
Menurut Filep, pembangunan infrastruktur kesehatan harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan pemerataan penempatannya masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses geografis.
Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat data kesehatan tahun 2024, hanya 19,2 persen puskesmas di Papua Barat yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Sembilan jenis tenaga tersebut meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang dipublikasikan Badan Pengarah Papua pada 2025 menunjukkan, dari 80 puskesmas yang tercatat, sebanyak 11 puskesmas belum memiliki dokter umum dan 57 puskesmas belum memiliki dokter gigi.
Data tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan pemenuhan tenaga kesehatan di sejumlah kabupaten di Papua Barat.
Filep berpandangan, pendidikan afirmasi perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan. Melalui program ini, putra-putri daerah diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan dan kembali berkontribusi bagi masyarakat.
“Persoalan kekurangan dan ketimpangan tenaga kesehatan membutuhkan keberpihakan kebijakan. Pendidikan afirmasi harus menjadi jalan untuk membuka kesempatan bagi putra-putri daerah agar dapat mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, pelaksanaan program afirmasi perlu mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan di setiap kabupaten, mulai dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga keperawatan, bidan, tenaga gizi, tenaga laboratorium, hingga tenaga kesehatan lainnya.
Namun, menurut Filep, bantuan pendidikan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu menyiapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, dukungan selama masa pendidikan, serta kebijakan penempatan dan retensi tenaga kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Daerah terpencil dan wilayah dengan akses transportasi terbatas membutuhkan pendekatan khusus. Insentif, ketersediaan rumah dinas, sarana pelayanan, serta jaminan keamanan dan kenyamanan kerja perlu menjadi bagian dari strategi pemerataan tenaga kesehatan,” jelas Pace Jas Merah itu.
Lebih lanjut, Filep menyoroti pentingnya memastikan masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, tetapi juga memperoleh pelayanan yang mudah dan memadai ketika membutuhkan pengobatan.
Ia mencontohkan Program Papua Barat Sehat yang mencatat tingkat keaktifan kepesertaan sebesar 98,68 persen per 1 September 2026. Meski demikian, masih terdapat sisa kuota sekitar 16.910 jiwa yang perlu dioptimalkan melalui verifikasi dan pemutakhiran data.
Menurut Filep, tingginya tingkat keaktifan kepesertaan belum otomatis menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat apabila fasilitas kesehatan masih kekurangan tenaga, obat-obatan tidak tersedia, atau pasien harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan.
“Kepesertaan aktif tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dan cepat apabila puskesmas kekurangan tenaga, obat-obatan tidak tersedia, atau pasien harus menempuh perjalanan jauh untuk dilayani,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar perluasan jaminan kesehatan berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas layanan.
Filep juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat diukur secara nyata. Menurutnya, keberhasilan program afirmasi pendidikan tenaga kesehatan harus tercermin dari bertambahnya tenaga kesehatan yang kompeten, meningkatnya pemerataan penempatan, serta membaiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Ia mendorong Kementerian Kesehatan membuka informasi mengenai persyaratan penerima bantuan, kuota, cakupan pembiayaan, dan mekanisme seleksi secara transparan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu proaktif menyusun data kebutuhan tenaga kesehatan yang terintegrasi agar dukungan pendidikan benar-benar menjawab kekurangan tenaga kesehatan di lapangan.
Filep menegaskan, perjuangan aspirasi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan kebijakan nasional menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan pelayanan.
“Kita sambut baik program ini dan mengawal agar benar-benar membuka akses pendidikan bagi putra-putri daerah serta berkontribusi menjawab persoalan yang ada, dengan menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten, merata, dan siap melayani masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkasnya. (ALW/ON)
