Orideknews.com, MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan tingkat kemiskinan di Papua Barat turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026. Meski menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar untuk memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat di tujuh kabupaten.
Penurunan sebesar 2,41 poin persentase tersebut menjadi salah satu indikator positif pembangunan Papua Barat. Namun, capaian itu dinilai belum cukup jika tidak diikuti pemerataan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, dan pegunungan.
“Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri,” kata Dominggus saat memimpin upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (12/10/2026).
Dominggus menjelaskan, tren penurunan kemiskinan berlangsung secara bertahap, dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.
Selain kemiskinan, sejumlah indikator pembangunan lainnya juga menunjukkan perkembangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2025 tercatat sebesar 68,48, meningkat 0,79 poin dibandingkan 2024 yang mencapai 67,69.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,19 persen, sedangkan rasio gini pada Maret 2026 berada di angka 0,384.
Dari sisi perekonomian, Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,46 persen sepanjang 2025 secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (c-to-c). Adapun pada triwulan IV 2025, ekonomi Papua Barat tumbuh 4,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).
“Angka-angka pembangunan harus terus diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan indikator makro pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi sektor penting yang harus mendapat perhatian berkelanjutan.
Menurut Dominggus, kondisi geografis Papua Barat masih menjadi kendala dalam memperluas konektivitas antardaerah dan memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar secara memadai.
Keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta persoalan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan penanganan yang konsisten agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Harus diakui bahwa tantangan pemerataan pembangunan masih sangat besar,” katanya.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, maupun capaian angka statistik. Pemerintah juga harus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat efisiensi anggaran, serta membenahi tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel.
Upaya tersebut, lanjutnya, perlu diikuti percepatan transformasi digital, penguasaan ilmu pengetahuan, dan peningkatan daya saing tenaga kerja agar masyarakat Papua Barat mampu menghadapi perkembangan teknologi.
Dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalankan tiga program prioritas, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.
Ketiga program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Namun, implementasi program-program itu membutuhkan dukungan kebijakan, anggaran yang efektif, serta pelaksanaan yang mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
Dominggus menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan semata-mata pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
Di sisi lain, Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Potensi tersebut dapat menjadi penggerak perekonomian daerah apabila dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Menurut Dominggus, pengembangan sumber daya alam harus diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Pemerintah provinsi juga mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita memiliki tanggung jawab menjaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil,” ujarnya.
Ia menyebut kekayaan hutan tropis, wilayah pesisir, keanekaragaman hayati, serta budaya dan pengetahuan lokal sebagai modal strategis untuk membangun Papua Barat secara berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab juga diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi pembangunan daerah.
Memasuki usia ke-27 tahun, Papua Barat telah mengalami berbagai perkembangan dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, aktivitas perekonomian, investasi, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Perjalanan tersebut juga diwarnai dinamika penataan wilayah, termasuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang mengubah cakupan wilayah administratif Papua Barat.
Saat ini, Provinsi Papua Barat terdiri atas tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
Dominggus mengatakan, perjalanan pembentukan Papua Barat tidak terlepas dari perjuangan masyarakat adat, tokoh agama, kaum perempuan, generasi muda, dan berbagai elemen masyarakat yang turut memperjuangkan berdirinya provinsi tersebut.
Karena itu, momentum peringatan hari ulang tahun daerah harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Ia berharap pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan yang inklusif di tujuh kabupaten.
“Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di tujuh kabupaten,” katanya.
Dominggus menegaskan, pembentukan dan pembangunan provinsi harus menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut dia, peringatan HUT ke-27 Papua Barat bukan sekadar mengenang sejarah pembentukan daerah, melainkan momentum memperkuat komitmen untuk mewujudkan provinsi yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
“Ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa meriah kita merayakan hari ulang tahun, tetapi seberapa besar perubahan positif dalam kehidupan masyarakat,” ujar Dominggus. (ALW/ON).
