Orideknews.com, MANOKWARI, — Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian Provinsi Papua Barat menyoroti implementasi Program Papua Barat Produktif yang didukung anggaran otonomi khusus (otsus) sebesar Rp43,61 miliar pada 2026. Forum meminta pemerintah daerah memastikan program tersebut berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekonomi masyarakat lintas sektor.
Ketua Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian, Levinus Wanggai, melalui sambungan telepon, menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada penyaluran bantuan kepada kelompok usaha tertentu. Menurutnya, kebijakan ekonomi daerah harus mampu membangun ekosistem usaha produktif yang memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, perhatian pemerintah terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP) merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan ekonomi. Namun, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, hingga industri kreatif juga perlu didorong melalui program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing sektor.
Menurut Levinus, pemerataan pembangunan ekonomi membutuhkan perencanaan yang terintegrasi agar dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan produktivitas pelaku ekonomi di Papua Barat.
Forum, kata dia, telah menyampaikan aspirasi sekaligus menawarkan skema pembangunan ekonomi berbasis pelaku ekonomi produktif di Papua Barat. Usulan tersebut juga telah dibahas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, Levinus menilai hingga kini belum terlihat tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah terhadap berbagai usulan yang disampaikan forum tersebut.
“Kami berharap ada tindak lanjut positif dari pemerintah daerah terhadap skema yang telah kami tawarkan. Pembangunan ekonomi perlu dirancang secara terintegrasi agar seluruh sektor produktif memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensi dan kontribusinya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian terbentuk atas prakarsa bersama dalam momentum kunjungan Wakil Presiden pada 2025. Keberadaan forum tersebut juga telah dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) kepada Sekretariat Wakil Presiden (Satwapres).
Koordinasi itu diharapkan dapat mendorong integrasi aspirasi pelaku ekonomi Papua Barat ke dalam kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat.
Levinus menyatakan, pemerintah perlu membedakan secara cermat antara pelaku ekonomi yang cenderung konsumtif dan pelaku ekonomi yang benar-benar mengembangkan kegiatan usaha produktif.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah juga perlu melihat peningkatan produksi, keberlanjutan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Ukurannya bukan sekadar siapa yang menerima bantuan, tetapi bagaimana dukungan tersebut mendorong kegiatan usaha, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.
Sorotan forum tersebut muncul di tengah alokasi anggaran Program Papua Barat Produktif 2026 yang mencapai Rp43,61 miliar. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengarahkan program tersebut untuk mendorong kemandirian ekonomi OAP di tujuh kabupaten.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sebelumnya mengatakan sembilan OPD pengampu dana otsus mendapat tanggung jawab melaksanakan program tersebut. Karena bersumber dari dana otsus, sasaran penerima manfaatnya adalah pelaku usaha OAP.
Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp13,69 miliar. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp8,46 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp7,77 miliar, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp5,53 miliar.
Adapun Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengelola Rp3,59 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1,97 miliar, Dinas Kehutanan Rp1,30 miliar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp1 miliar, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp300 juta.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran 2026 tersebut meningkat sekitar 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp32,56 miliar.
Meski demikian, realisasi anggaran pada 2025 tercatat hanya sebesar 76,6 persen atau Rp24,93 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaan program, terutama untuk memastikan peningkatan anggaran diikuti dengan peningkatan manfaat bagi penerima.
Pemerintah provinsi sebelumnya menyatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mempercepat penyerapan anggaran, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan pengusaha OAP di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Dari total pagu anggaran 2026, sebesar 64,9 persen atau Rp28,29 miliar diarahkan untuk pengembangan sektor pangan dan sumber daya alam. Sementara itu, sektor usaha industri dan investasi memperoleh alokasi 26,9 persen atau Rp11,73 miliar, sedangkan pelatihan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan dialokasikan Rp3,59 miliar.
Sejumlah kegiatan dengan alokasi terbesar mencakup penyediaan sarana perikanan tangkap sebesar Rp13,52 miliar, pengembangan kewirausahaan Rp5 miliar, pelatihan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi Rp3,59 miliar, serta pengembangan usaha kecil Rp3,46 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi Rp3,41 miliar untuk penyediaan dan produksi bibit ternak serta hijauan pakan. Pemerintah juga menganggarkan Rp2,85 miliar untuk pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, Rp1,88 miliar untuk benih hortikultura, serta Rp1 miliar untuk penguatan dan pendampingan kelembagaan masyarakat hutan adat.
Menanggapi besarnya alokasi tersebut, Levinus berharap Pemprov Papua Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan implementasi Program Papua Barat Produktif.
Evaluasi itu, menurutnya, perlu mencakup ketersediaan dan validitas data pelaku usaha, pemetaan potensi ekonomi lintas sektor, penetapan kriteria penerima manfaat secara transparan, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terukur.
Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi mengenai arah kebijakan, pembagian alokasi program, serta mekanisme untuk mengintegrasikan usulan Forum Ekonomi Papua Produktif dan Perdamaian ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Levinus, keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu menjawab kebutuhan pelaku ekonomi sesuai karakteristik wilayah.
“Kami tidak sedang meminta pemerintah mengabaikan satu sektor demi sektor lainnya. Yang kami dorong adalah kebijakan ekonomi yang terintegrasi, sehingga seluruh sektor produktif memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensi dan kontribusinya. Skema yang telah kami tawarkan perlu mendapat ruang untuk dibahas dan ditindaklanjuti secara konkret,” ujarnya.
Ia menegaskan, semangat Papua Produktif harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang terukur dan berkelanjutan, bukan hanya penyaluran bantuan. (ALW/ON).
