JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat dukungan bagi peternak ayam rakyat dengan membuka akses pembelian bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) melalui PT Berdikari. Hingga Desember 2026, pasokan yang disiapkan mencapai 30.000 ton dan dapat diakses koperasi yang menaungi peternak mikro dan kecil.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas keluhan peternak terkait tingginya biaya pakan yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma, Surabaya, 11 Agustus 2026.
Dalam pertemuan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan keberlanjutan peternak rakyat.
“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,” tegas Amran.
Tindak lanjut kebijakan mulai dilakukan beberapa hari setelah rapat tersebut. Pada 18 Agustus 2026, PT Berdikari bersama Koperasi Produsen LPER memulai kerja sama penyediaan 5.000 ton SBM bagi peternak rakyat di sejumlah daerah.
Akses tersebut kemudian diperluas. Pada Senin (24/8/2026), PT Berdikari menggelar pertemuan daring bersama sejumlah koperasi peternak untuk membahas mekanisme pembelian SBM secara langsung, khususnya bagi koperasi yang menaungi peternak mikro dan kecil.
Siapkan 30.000 Ton SBM
Dalam pertemuan itu, PT Berdikari menyatakan siap menyediakan hingga 30.000 ton SBM sampai Desember 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.000 ton disiapkan melalui titik pengambilan di Cigading, Banten, sedangkan 10.000 ton lainnya melalui Teluk Lamong, Surabaya.
SBM tersedia dalam kemasan karung 50 kilogram. Harga yang disampaikan dalam pertemuan tersebut sebesar Rp8.630 per kilogram loco gudang atau barang berada di atas truk pada titik pengambilan.
Harga tersebut lebih rendah dibandingkan kisaran Rp9.200 hingga Rp9.700 per kilogram yang sebelumnya dikeluhkan sejumlah peternak pada awal Agustus. Meski demikian, harga akhir yang diterima koperasi tetap dapat dipengaruhi lokasi dan biaya distribusi.
Skema tersebut diharapkan memberikan alternatif pasokan bahan baku pakan yang lebih terukur dan memperpendek rantai distribusi bagi peternak.
Koperasi Tak Perlu Bayar Uang Muka
PT Berdikari juga menyiapkan mekanisme pembelian yang dinilai lebih ringan bagi koperasi. Dalam skema tersebut, koperasi tidak diwajibkan membayar uang muka atau down payment (DP).
Koperasi cukup mengonsolidasikan kebutuhan anggota hingga Desember 2026, kemudian menyampaikan volume kebutuhan tersebut kepada PT Berdikari. Pengambilan selanjutnya dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan purchase order (PO).
General Manager Sales and Marketing PT Berdikari, Dheni Kamavina, mengatakan mekanisme itu disiapkan agar koperasi dapat memperoleh SBM berdasarkan kebutuhan riil peternak.
“Kami memfasilitasi koperasi yang membutuhkan SBM atau bungkil kacang kedelai melalui PT Berdikari. Koperasi dapat menyampaikan kebutuhan sampai dengan Desember 2026, kemudian pengambilan dilakukan berdasarkan PO,” ujar Dheni.
Menurutnya, skema melalui koperasi juga memungkinkan kebutuhan peternak mikro dan kecil dikonsolidasikan sehingga volume pembelian menjadi lebih terencana dan akses pasokan lebih pasti.
Ketua Koperasi Bina Peternak Karya Bersama (BPKB), Eti Marlina, menyambut positif dibukanya akses tersebut.
“Kami berharap akses pembelian SBM melalui PT Berdikari ini benar-benar dapat dimanfaatkan koperasi peternak mikro dan kecil. Dengan adanya akses langsung, koperasi bisa mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya sehingga pasokan bahan baku pakan lebih terjamin dan beban biaya pakan peternak dapat ditekan,” kata Eti.
Bagian dari Penanganan Perunggasan
Kementan memastikan penyediaan SBM melalui PT Berdikari merupakan bagian dari penanganan persoalan sektor perunggasan secara menyeluruh.
Pengendalian biaya produksi melalui penyediaan bahan baku pakan dijalankan beriringan dengan penguatan penyerapan hasil produksi peternakan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan arahan Mentan Amran adalah memastikan peternak rakyat memperoleh perlindungan dan ruang usaha yang memadai.
Kementan juga menegaskan keterlibatan PT Berdikari dalam tata kelola SBM tidak dimaksudkan untuk menutup peran pelaku usaha swasta. Pemerintah tetap membuka ruang bagi importir, dengan rekomendasi pemasukan SBM yang telah diberikan kepada 18 importir sejak 8 Mei 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus menciptakan tata niaga pakan yang lebih sehat.
Pembukaan akses hingga 30.000 ton SBM menjadi salah satu bentuk tindak lanjut pemerintah atas aspirasi peternak. Kementan akan mengawal realisasi penyaluran, termasuk memastikan koperasi memperoleh akses dan manfaatnya benar-benar diterima peternak mikro dan kecil.
Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya menekan persoalan biaya pakan dengan membuka akses pasokan yang lebih langsung, terukur, dan dapat dimanfaatkan oleh peternak rakyat. (RR/ON)

