Orideknews.com, MANOKWARI, – Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Republik Indonesia melalui Pokja Papua Cerdas tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan Kristen di Tanah Papua, khususnya melalui penguatan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK).
Koordinator Wilayah II YPK Papua Barat sekaligus Anggota BP3OKP RI Pokja Papua Cerdas, Drs. Arius Mofu, M.Pd, mengatakan persiapan tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan bersama Pengelola Satuan Pendidikan (PSP) Wilayah II YPK Tanah Papua.
Langkah ini diarahkan untuk mengkaji sekaligus mengimplementasikan akselerasi akses dan mutu layanan pendidikan YPK di wilayah tersebut.
Sebagai bagian dari persiapan, telah diagendakan Rapat Terbatas (Ratas) Wilayah II YPK Tanah Papua yang melibatkan para Ketua PSP dari enam kabupaten di Provinsi Papua Barat, yakni Ketua PSP Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.
Ratas tersebut berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026, pukul 09.00 WIT hingga selesai, bertempat di Meeting Room Lantai 3 Gedung Keuangan Negara (GKN), Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda penting akan dibahas sebagai bahan persiapan menuju Rakornis. Di antaranya penyampaian laporan akreditasi satuan pendidikan serta data murid, guru dan sarana prasarana (sarpras).
Selain itu, masing-masing PSP juga menyampaikan program kerja tahun 2026/2027. Ratas juga menjadi momentum untuk menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Wilayah II YPK Tanah Papua.
Menurut Arius, Rakornis nantinya menjadi forum penting untuk membahas langkah konkret dalam memperkuat akses dan mutu layanan pendidikan YPK.
YPK sendiri memiliki sejarah panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Papua. Sebagai salah satu lembaga pengelola satuan pendidikan tertua di Tanah Papua, YPK telah berkontribusi mencetak generasi Papua sejak zaman Belanda hingga saat ini.
“YPK ini lembaga pengelola satuan pendidikan tertua yang membangun SDM Papua sejak zaman Belanda sampai sekarang. Banyak pemimpin besar di Papua lahir dari sekolah-sekolah YPK,” ujarnya.
Namun, perjalanan panjang tersebut kini menghadapi tantangan serius. Arius menyebut jumlah sekolah YPK di seluruh Tanah Papua yang sebelumnya mencapai lebih dari 1.000 sekolah, kini tersisa sekitar 781 sekolah.
Khusus di Provinsi Papua Barat, terdapat sekitar 170 sekolah YPK yang tersebar di enam kabupaten. Rinciannya, 39 sekolah di Teluk Bintuni, 29 di Teluk Wondama, 29 di Kaimana, 24 di Manokwari, 22 di Manokwari Selatan, dan 17 di Fakfak.
Kondisi tersebut, kata Arius, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan pemerintah provinsi maupun tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat agar tidak mengabaikan kontribusi YPK dalam pembangunan pendidikan.
Arius bahkan menggunakan istilah “jangan sampai kacang lupa kulit” untuk mengingatkan pemerintah daerah bahwa YPK merupakan salah satu fondasi awal perkembangan pendidikan di Papua.
“YPK itu wajib dapat anggaran pendidikan, khususnya dari dana Otsus. Melalui misi Papua Cerdas, YPK harus diprioritaskan,” tegasnya.
Menurutnya, dukungan terhadap YPK perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan di Papua Barat. Program Papua Cerdas (PACAS) diharapkan dapat membuka ruang bagi sekolah-sekolah YPK untuk memperoleh dukungan sesuai dengan kebijakan dan skema pembangunan pendidikan yang tersedia.
Rakornis nantinya akan membahas tiga agenda utama, yakni potret pendidikan, tata kelola, dan kebijakan pemerintah.
Pada agenda potret pendidikan, peserta akan melihat kondisi pendidikan saat ini sekaligus proyeksi kebutuhan pendidikan di masa mendatang. Sementara aspek tata kelola diarahkan pada penguatan manajemen internal sekolah dan yayasan.
Sedangkan aspek kebijakan pemerintah akan membahas sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan satuan pendidikan swasta.
Arius berharap seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan Rakornis dapat menghasilkan rencana aksi yang konkret dan sejalan dengan arah percepatan pembangunan Papua.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sekolah-sekolah YPK yang telah menjadi bagian dari sejarah pendidikan di Tanah Papua tetap eksis, berkembang, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi generasi Papua. (ALW/ON).
