Sinergi BP3OKP RI Papua Barat, Polda, dan OPD Siapkan Tenaga Kerja Terampil dari Lulusan PKBM

Orideknews.com, MANOKWARI – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat bersama Polda Papua Barat dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membahas langkah lanjutan penyaluran kerja bagi lulusan pendidikan nonformal Paket A, B, dan C yang selama ini dibina melalui program Yayasan Kasih Rumbai Koteka.

Ketua BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan, pertemuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan yang telah menghasilkan ribuan lulusan harus diikuti dengan penyiapan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan.

Hal itu disampaikan Irene Manibuy usai menghadiri pertemuan pembahasan program dan dukungan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama BP3OKP Perwakilan Papua Barat, Jumat (10/4/2026) di Gedung Keuangan Negara Arfai, Manokwari.

Menurut Irene, hingga saat ini program pendidikan nonformal tersebut telah menghasilkan sekitar 2.791 lulusan Paket A, B, dan C yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dibina lebih lanjut.

“Pertemuan tadi menegaskan bahwa lulusan yang sudah ada harus kita salurkan menjadi tenaga kerja yang siap dipakai dan memiliki keterampilan untuk langsung bekerja,” ujar Irene Manibuy.

Ia menjelaskan, penyaluran lulusan tersebut akan dilakukan melalui berbagai jalur keterampilan sesuai minat dan bakat peserta, seperti menjadi tenaga teknis maupun tenaga keamanan.

Salah satu program yang akan didorong adalah pelatihan satuan pengamanan (satpam) bekerja sama dengan Direktorat Binmas Polda Papua Barat. Para lulusan yang memiliki minat di bidang tersebut nantinya akan direkrut, dilatih, dan dididik agar siap bekerja.

“Bagi anak-anak Papua yang memiliki semangat untuk bekerja, kita akan fasilitasi. Misalnya mereka memiliki minat menjadi satpam atau keterampilan lain seperti montir, kita siapkan pelatihannya supaya mereka siap kerja,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program tersebut, BP3OKP juga menggandeng sejumlah instansi pemerintah, di antaranya Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat.

Selain itu, dukungan juga datang dari Biro Otonomi Khusus dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat untuk memastikan program berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Irene mengaku, pihaknya juga akan melakukan pendataan terhadap seluruh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Papua Barat untuk memastikan kualitas pendidikan nonformal tetap terjaga.

“Ke depan kami akan menginventarisir seluruh PKBM yang ada di Papua Barat agar pengawasan mutu pendidikan dan kurikulumnya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menyebut pengawasan tersebut akan dilakukan bersama Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya dengan dukungan dari Polda Papua Barat.

Menurut Irene, program ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih sehat, cerdas, produktif, mandiri, dan bermartabat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Polda Papua Barat yang selama ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pendidikan nonformal tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat atas visi dan misi pembangunan sumber daya manusia, serta kepada Kapolda Papua Barat yang terus memberikan dukungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irene menyatakan bahwa program ini juga bertujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua agar tidak terjerumus pada berbagai perilaku negatif.

“Kami tidak ingin lagi melihat anak-anak Papua hanya duduk di pinggir jalan, minum-minuman keras, atau terlibat dalam hal-hal yang merusak masa depan mereka. Kita harus rangkul mereka, bina mereka, dan siapkan mereka menjadi generasi yang produktif,” ucapnya. (ALW/ON).