JAKARTA – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong penguatan perlindungan terhadap kekayaan linguistik nasional melalui percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Kebudayaan pada Senin, (6/4/2026).
Dalam pembukaannya, Filep Wamafma menyoroti kondisi memprihatinkan bahasa daerah di Indonesia yang berada pada posisi sangat rentan. Berdasarkan data nasional, Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah setara dengan 10% dari total bahasa dunia namun banyak di antaranya terancam punah akibat tekanan ekonomi, sosial-politik, urbanisasi, serta lemahnya dukungan kebijakan,.
“Bahasa daerah adalah fondasi utama kebinekaan dan identitas budaya bangsa yang dijamin oleh UUD 1945,” ujar Filep.
Ia menegaskan bahwa DPD RI memandang perlu adanya komunikasi politik yang intensif agar RUU Bahasa Daerah dapat segera dibahas bersama DPR dan Pemerintah pada tahun 2026 sebagai bagian dari politik hukum nasional.
Selain sebagai identitas, Filep Wamafma juga memberikan perspektif baru bahwa bahasa daerah memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Menurutnya, pengelolaan bahasa daerah yang baik dapat mendukung sektor pariwisata serta memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor budaya.
Terkait program kerja Kementerian Kebudayaan, Filep memberikan apresiasi tinggi terhadap skema Dana Indonesia Raya (Dana Abadi Kebudayaan).
Ia mengajak seluruh anggota DPD RI untuk aktif membantu memfasilitasi para seniman dan penggerak budaya di daerah masing-masing agar bisa mengakses dana tersebut.
“Ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita untuk memastikan seniman-seniman di daerah terlibat aktif dalam setiap event kebudayaan nasional,” ucapnya.
Legislator anak Papua ini secara khusus menitipkan dua agenda besar kepada Kementerian Kebudayaan yakniKongres Bahasa Daerah yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 di Provinsi Papua.
Filep berharap Presiden RI dapat hadir langsung untuk membuka acara tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap keberagaman,.
Event Seni Budaya Melanesia, di mana enam provinsi di Indonesia termasuk dalam wilayah Melanesia. Ia mendorong agar kegiatan ini dimasukkan ke dalam kalender tetap pemerintah guna menonjolkan keunikan budaya Indonesia yang majemuk di mata dunia.
Filep Wamafma menegaskan komitmen Komite III DPD RI untuk terus bersinergi dan mengawal implementasi kebijakan kemajuan kebudayaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. (ALW/ON).
 RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong penguatan perlindungan terhadap kekayaan linguistik nasional melalui percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bahasa Daerah.){kind=link}