Orideknews.com, Manokwari, — Menjelang rencana Musyawarah Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, dinamika bursa calon Ketua Umum semakin menghangat. Sejumlah figur telah menyatakan kesiapan untuk maju memimpin organisasi olahraga tertinggi di daerah tersebut.
Namun demikian, muncul sejumlah catatan kritis terkait pentingnya seleksi calon pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak di dunia olahraga.
Direktur Perseman Manokwari, Yan CH Warinussy menyatakan, dalam beberapa periode terakhir, kepengurusan KONI Papua Barat kerap diwarnai persoalan hukum, termasuk kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat internal.
“Sudah dua hingga tiga periode terakhir, persoalan hukum terus berulang. Ini harus menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang kembali,” ujar Direktur LP3BH Manokwari ini.
Ia meminta kepada seluruh pihak, terutama pimpinan cabang olahraga (cabor), agar lebih cermat dalam menilai figur calon Ketua KONI. Menurutnya, kapasitas, integritas, serta pengalaman nyata di bidang olahraga harus menjadi indikator utama.
“Mengurus olahraga itu berbeda dengan mengurus birokrasi. Jangan hanya melihat latar belakang jabatan, tapi lihat juga apakah yang bersangkutan punya pengalaman sebagai atlet atau pernah aktif mengelola organisasi olahraga,” katanya dalam video Tiktok Rabu, (1/4/26).
Ia juga menyoroti sejumlah posisi strategis di KONI sebelumnya, seperti Ketua Harian dan Bendahara, bahkan dalam beberapa periode berturut-turut, pernah tersangkut kasus hukum. Hal ini dinilai sebagai alarm serius bagi insan olahraga di Papua Barat.
Lebih lanjut, ia menilai pengalaman sebagai atlet atau pengurus cabang olahraga, termasuk pernah memimpin organisasi seperti Asosiasi PSSI Provinsi Papua Barat, dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
“Atlet atau mantan atlet punya pemahaman langsung tentang dunia olahraga. Itu menjadi indikator penting dalam membangun prestasi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dan insan olahraga dalam mengawasi proses pemilihan, mengingat KONI mengelola anggaran yang cukup besar, terutama menjelang agenda olahraga nasional.
Ia menambahkan, hingga saat ini Gubernur Papua Barat belum secara terbuka memberikan dukungan kepada calon tertentu, sehingga diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung objektif dan transparan.
“Silakan siapa saja maju, tetapi harus benar-benar memenuhi kriteria. Jangan sampai salah memilih dan mengulang kesalahan yang sama,” terangnya. (ALW/ON).
