Orideknews.com, SORONG KOTA, – Rangkaian aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, kembali menunjukkan pola berulang, yakni serangan terhadap warga sipil yang diikuti dengan penyebaran narasi propaganda untuk membenarkan tindakan tersebut.
Narasi yang menyebut korban sebagai “agen intelijen” dinilai bukan berdasarkan fakta, melainkan konstruksi informasi yang sengaja dibangun untuk membentuk persepsi publik serta meredam kecaman atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
Dari perspektif jurnalisme konflik, pola ini tidak sekadar klaim sepihak, tetapi merupakan bagian dari strategi komunikasi kelompok bersenjata dalam menciptakan legitimasi di ruang publik, khususnya melalui media sosial.
Wartawan senior yang telah lama meliput konflik di Papua, Chanry Suripatty, menilai pola tersebut memiliki karakter berulang dan terstruktur dalam berbagai peristiwa kekerasan.
“Dalam banyak konflik bersenjata, pelabelan korban sebagai ‘agen intelijen’ adalah teknik klasik untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil. Ini bukan fakta, melainkan narasi yang sengaja dibangun,” ujarnya melalui keterangan pers tertulisnya kepada media ini, Rabu, (18/3/26).
Menurut Chanry, klaim semacam itu umumnya muncul setelah pelaku menyadari bahwa sasaran serangan bukan aparat keamanan, melainkan warga sipil.
“Itu akal-akalan. Artinya mereka panik dan bingung setelah tahu sasaran bukan aparat, lalu memunculkan propaganda di ruang publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti beredarnya video di media sosial yang menyebut korban sebagai aparat atau intelijen, padahal tidak didukung bukti di lapangan.
Rangkaian kejadian di Tambrauw menunjukkan pola propaganda yang konsisten dalam tiga peristiwa berbeda:
- 2 Desember 2024
KKB membakar Kantor Distrik Bamusbama dan mengklaim bangunan tersebut digunakan sebagai markas militer. - 8 Maret 2026
Abraham Franklin Delano Kambu (22), tenaga honorer Setda Tambrauw, ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Korban dikaitkan dengan aparat hanya karena kendaraan yang digunakannya disebut mirip milik TNI. - 16 Maret 2026
Empat warga sipil diserang, dua di antaranya meninggal dunia, yakni Yermia Lobo (tenaga kesehatan) dan Yohanes Edwintus Bido (pemuda asal Ende, NTT). KKB menyebut korban sebagai agen intelijen dengan alasan ditemukannya satu butir peluru dan perangkat HT, namun klaim tersebut tidak terverifikasi.
Dalam ketiga peristiwa tersebut, kelompok yang mengklaim diri sebagai TPNPB-OPM menyebarkan narasi serupa melalui media sosial.
Data di lapangan menunjukkan bahwa seluruh korban berasal dari latar belakang sipil, yakni tenaga kesehatan, tenaga honorer pemerintah daerah, dan warga yang sedang mencari kerja.
Tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan mereka dengan aparat keamanan maupun jaringan intelijen.
“Ketika korban adalah tenaga kesehatan, pegawai honorer, atau warga sipil biasa, lalu tiba-tiba dilabeli intelijen, itu harus dipertanyakan. Di sinilah peran jurnalis memisahkan fakta dan propaganda,” kata Chanry Suripatty.
Menurut analisis jurnalisme konflik, narasi propaganda tersebut memiliki sejumlah tujuan, di antaranya membenarkan tindakan kekerasan agar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap warga sipil, serta membangun citra kelompok sebagai pihak yang melawan “musuh negara”.
Chanry mengingatkan bahwa pelabelan tanpa bukti dapat membuka ruang legitimasi kekerasan tanpa batas.
“Jika setiap warga sipil bisa dilabeli sebagai intelijen tanpa verifikasi, maka itu berbahaya. Kekerasan bisa terus dibenarkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, narasi propaganda justru ikut teramplifikasi oleh media yang tidak melakukan verifikasi secara ketat.
“Media tidak boleh menjadi corong propaganda pihak mana pun. Tugas jurnalis memastikan informasi akurat, berimbang, dan berbasis fakta,” tegasnya.
Rangkaian peristiwa di Tambrauw menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui “serangan informasi” berupa propaganda.
Ia menambahkan, jurnalisme konflik memiliki peran penting untuk membongkar narasi yang menyesatkan serta menjaga identitas korban sebagai warga sipil, bukan label yang dibangun tanpa dasar. Pendekatan berbasis fakta menjadi kunci agar publik tidak terjebak dalam konstruksi informasi yang dimanipulasi di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. (***/ALW/ON).
