Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyampaikan duka mendalam atas insiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Tambrauw yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
Peristiwa tragis tersebut terjadi di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada Senin (15/3/2026), saat empat tenaga kesehatan yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal (OTK). Dua korban dilaporkan tewas, sementara dua lainnya berhasil menyelamatkan diri ke Pos TNI Bamusbama.
“Kami atas nama DPD RI, khususnya Komite III, menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Ini adalah persoalan serius yang harus segera ditangani oleh aparat keamanan di daerah,” ujar Filep Wamafma.
Ia menegaskan apapun latar belakang perbedaan, baik ideologi maupun pandangan, hukum harus tetap melindungi warga sipil yang tidak bersalah, termasuk tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan rawan konflik.
Menurutnya, insiden ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan di daerah konflik tidak lagi memberikan jaminan keselamatan bagi para tenaga kesehatan.
Oleh karena itu, Komite III DPD RI mendesak aparat keamanan, termasuk Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua Barat Daya, serta Pangdam XVIII/Kasuari, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi tenaga kesehatan, guru, dan seluruh petugas pelayanan publik di wilayah konflik.
“Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan mereka. Komite III akan mengambil langkah serius dengan meminta keterangan resmi dari seluruh pihak terkait setelah masa libur Idul Fitri,” terangnya.
Ia juga menyoroti perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kerangka otonomi khusus Papua, namun implementasinya perlu diperkuat di lapangan.
Selain itu, Filep Wamafma mengimbau pemerintah daerah agar lebih memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan, guru, serta masyarakat sipil di wilayah konflik.
Ia juga mengingatkan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan ideologi agar tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.
“Kehadiran nakes dan guru di daerah terpencil adalah untuk melayani masyarakat Papua sendiri. Mereka hadir untuk pelayanan dan keselamatan warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan jika tenaga kesehatan ditarik dari wilayah konflik, maka masyarakat akan kehilangan akses layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.
“Kalau nakes ditarik, siapa yang akan melayani masyarakat di sana? Ini tentu tidak adil bagi warga,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka tenaga kesehatan perlu dipertimbangkan untuk ditarik sementara ke lokasi yang lebih aman. (ALW/ON).
