Orideknews.com, Manokwari – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) bekerja sama dengan The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria melaksanakan kegiatan sosialisasi dan validasi data Program Malaria di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni pada minggu kedua Maret 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola program malaria di tingkat kabupaten serta fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, terkait pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data program malaria.
Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk melakukan validasi dan sinkronisasi data malaria antara tingkat kabupaten dan provinsi agar data yang dilaporkan menjadi lebih akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman mengenai indikator program malaria, peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan data, serta perbaikan kualitas data malaria.
Data yang berkualitas dinilai sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pengendalian, sekaligus mendukung upaya eliminasi malaria di Provinsi Papua Barat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Frans Abidondifu, SKM, M.Epid, mengatakan setiap program kesehatan pasti menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, berbagai kesulitan yang muncul merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan program.
“Dengan komitmen, kerja sama, dan dukungan dari semua pihak, berbagai kendala dalam pelaksanaan program kesehatan, termasuk upaya pengendalian dan eliminasi malaria di Provinsi Papua Barat, dapat diatasi sehingga tujuan program dapat tercapai dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memperkuat peran serta dan kapasitas tenaga kader di masyarakat. Menurutnya, kader memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan kesehatan, khususnya dalam pengendalian penyakit menular melalui edukasi, pencegahan, deteksi dini, serta pelaporan kasus di lingkungan masyarakat.
Pasca kegiatan validasi data pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL), pengelola program malaria di puskesmas diharapkan dapat menyampaikan laporan kasus secara real time agar situasi kasus di daerah dapat diketahui dan ditangani dengan cepat.
Selain itu, petugas juga diminta merencanakan serta melaporkan kondisi logistik secara teratur sesuai dengan perkembangan kasus. Pengelola program juga diharapkan melaporkan hasil uji silang mikroskopis guna menjamin akurasi diagnosis dan kualitas layanan laboratorium dalam mendukung program eliminasi malaria.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan kabupaten, khususnya desa atau kampung, yang akan menjadi lokus dalam program percepatan eliminasi malaria di Papua Barat yang direncanakan dilaksanakan pada tahun ini. (ALW/ON).



