Orideknews.com, Manokwari – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) pada Sabtu, 14 Maret 2026, di salah satu hotel di Manokwari.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus serta perwakilan organisasi dari berbagai daerah di Papua Barat. Rapimda ini menjadi forum untuk menyerap aspirasi anggota sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah. Rapimda mengusung tema “Berkarya Menjalankan Amanat Rakyat Papua Barat untuk Indonesia Emas 2045.”
Ketua Panitia Rapimda DPD Ormas MKGR Papua Barat, Ardiles Kareni, dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Rapimda pertama ini bertujuan untuk menginformasikan program kerja organisasi serta menyamakan persepsi dalam menjalankan peran sosial dan politik di daerah.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana merumuskan program kerja organisasi, mendukung kebijakan pembangunan di daerah, termasuk penguatan kaderisasi serta penguatan jaringan organisasi.
Sementara itu, Ketua DPD MKGR Papua Barat, Amin Ngabalin, dalam sambutannya menyatakan, Rapimda merupakan bagian dari upaya organisasi untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi wadah yang memberikan manfaat nyata, baik bagi anggota maupun bagi masyarakat luas.
“Organisasi harus membawa manfaat bagi kehidupan pribadi anggotanya dan juga bagi masyarakat Indonesia. Jika tidak memberikan manfaat, maka keberadaan organisasi tentu perlu dipertanyakan,” ujar Amin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRP Papua Barat ini menyinggung dinamika yang terjadi di tubuh organisasi, termasuk adanya perubahan kepengurusan setelah salah satu tokoh organisasi dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Hal itu, menurutnya, merupakan langkah yang perlu dilakukan guna menghindari potensi konflik kepentingan.
Amin juga menegaskan pentingnya seluruh kader MKGR untuk tetap berpegang pada keputusan-keputusan organisasi yang telah ditetapkan melalui mekanisme musyawarah, termasuk hasil musyawarah besar maupun keputusan organisasi lainnya.
Amin menyebut semangat kebersamaan, gotong royong, serta kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan harus terus dijaga oleh seluruh anggota organisasi.
“Kita harus tetap menjaga kebersamaan dalam organisasi. Setiap perbedaan pandangan harus disikapi dengan bijak, dengan cara-cara yang baik dan penuh kekeluargaan,” katanya.
Melalui Rapimda tersebut, Amin berharap MKGR Papua Barat semakin solid serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Samaun Dahlan, melalui Wakil Ketua Bidang Koordinator Fungsi Kebijakan Publik Elisa Sroyer, menyampaikan Rapimda MKGR menjadi momen guna untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar kebersamaan dan gotong royong.
Menurut Elisa, sejak didirikan pada 3 Januari 1960, MKGR telah memainkan peran historis dalam dinamika kehidupan politik dan sosial bangsa Indonesia.
Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, MKGR hadir sebagai wadah konsolidasi berbagai elemen masyarakat dengan mengedepankan semangat kebersamaan dalam menghadapi dinamika politik yang penuh tantangan.
“MKGR menjadi salah satu kekuatan sosial yang berupaya menjaga persatuan bangsa dengan mengedepankan pendekatan kemasyarakatan dan nilai gotong royong sebagai dasar kebangsaan,” ujarnya.
Memasuki era Orde Baru, peran MKGR semakin strategis bersama organisasi kader lainnya dalam membesarkan Partai Golkar. Sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar, MKGR turut memperkuat konsolidasi kekuatan rakyat dalam mendukung pembangunan nasional.
Di tengah dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang semakin kompleks saat ini, keberadaan organisasi seperti MKGR dinilai tetap relevan. Melalui kader-kader terbaiknya, MKGR terus berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat.
“Semangat gotong royong yang menjadi roh MKGR telah memperkuat karya nyata pengabdian dan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Elisa.
Ia menjelaskan, peran MKGR saat ini sangat strategis dalam memperkuat jaringan kader, memperluas komunikasi politik dengan masyarakat, serta memperkuat nilai kebersamaan dan pembangunan di Papua Barat.
Karena itu, momentum Rapimda diharapkan mampu menjadi sarana konsolidasi dan revitalisasi peran organisasi, sekaligus memperkokoh soliditas internal Partai Golkar.
“Kita berharap ke depan MKGR terus menjadi mitra strategis Partai Golkar dalam memperkuat demokrasi, menjaga persatuan bangsa, serta mendorong pembangunan dan keadilan di Papua Barat yang kita cintai,” ujarnya.
Sebagai informasi, DPD Ormas MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) merupakan lembaga pengurus tingkat daerah dari organisasi kemasyarakatan yang menjadi salah satu Hasta Karya Partai Golkar.
Di tingkat daerah, MKGR aktif menggelar berbagai kegiatan konsolidasi seperti rapat pleno, rapat kerja daerah (Rakerda), serta kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus berperan dalam penguatan struktur organisasi dan pemenangan Partai Golkar. (ALW/ON).
