Orideknews.com, Manokwari — Generasi muda pertanian, khususnya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), didorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di Tanah Papua.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa mahasiswa Polbangtan memiliki peran strategis sebagai calon pemimpin pembangunan pertanian di masa depan. Karena itu, selain memiliki kompetensi teknis di bidang pertanian, mahasiswa juga perlu memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
Menurut Mentan Amran, pembangunan sektor pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang memahami nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan.
“Mahasiswa Polbangtan merupakan calon pemimpin pembangunan pertanian masa depan. Mereka tidak hanya harus memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter kebangsaan yang kuat agar mampu berkontribusi dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa penguatan nilai kebangsaan menjadi bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia pertanian yang unggul dan berintegritas.
Menurutnya, penanaman nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada mahasiswa dapat memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda yang kelak akan berperan dalam pembangunan sektor pertanian di berbagai daerah.
“Kami berharap mahasiswa Polbangtan tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mampu menjadi agen pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Muhammad Amin. Ia mengatakan mahasiswa Polbangtan dibekali tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter agar menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan siap mengamalkan ilmunya di masyarakat.
Amin berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung program pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, terutama komoditas padi dengan dukungan mekanisasi pertanian secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, menekankan pentingnya peran mahasiswa untuk bersikap kritis namun tetap konstruktif dalam menyikapi kebijakan pembangunan nasional, termasuk implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema “Penguatan Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan sebagai Fondasi Persatuan, Perdamaian, dan Harmoni Sosial di Tanah Papua” yang diikuti sekitar 350 mahasiswa Polbangtan Manokwari Rabu (11/03/26).
Menurutnya, sikap kritis merupakan bagian penting dari peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Namun kritik tersebut harus disertai dengan solusi yang konstruktif.
“Mahasiswa boleh dan harus kritis terhadap berbagai hal. Tetapi kritik itu harus disertai solusi, bukan sekadar membuat kebijakan gagal. Jika kritik memberikan jalan keluar, maka itu sangat baik bagi seorang mahasiswa,” katanya.
Filep juga menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal implementasi berbagai program nasional di daerah, termasuk di Papua, agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan, menurutnya, harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial.
“Jika masyarakat percaya pada nilai-nilai Pancasila, maka nilai itu harus dipraktikkan. Pemerintah sebagai eksekutif harus menunjukkan bagaimana keadilan itu diterapkan dalam kebijakan,” ujarnya.
Menurut Filep, salah satu bentuk implementasi nilai keadilan adalah melalui kebijakan afirmasi di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua, seperti pendidikan gratis bagi anak-anak Papua dari tingkat SD hingga SMA.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Otonomi Khusus merupakan bentuk komitmen negara untuk menghadirkan keadilan pembangunan di Papua, terutama dalam menjawab tantangan ketertinggalan pembangunan, kemiskinan, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan.
“Dulu pembangunan sering dianggap Jawa-sentris. Sekarang pembangunan lebih Indonesia-sentris, bahkan Papua menjadi prioritas. Salah satu bentuk keadilan itu melalui Otonomi Khusus dengan dukungan anggaran yang lebih besar,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui implementasi kebijakan di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran serta efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program secara maksimal.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada generasi muda, lanjutnya, juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang menekankan pentingnya pembangunan berkeadilan melalui prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Wakil Direktur II Polbangtan Manokwari, Latarus Fangohoi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dinilainya sangat penting bagi mahasiswa.
Menurutnya, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menggeser cara pandang dan nilai-nilai kebangsaan apabila tidak dibekali dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan mereka sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Ia juga berharap mahasiswa Polbangtan Manokwari dapat menjadi agen perubahan yang mampu menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Tanah Papua. (MRN/RR/ON)
