Orideknews.com, Manokwari – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A, menyatakan dukungannya terhadap program penguatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua.
Dukungan tersebut disampaikan Filep bertepatan dengan peringatan 64 tahun berdirinya YPK di Tanah Papuapada 8 Maret 2026 lalu. Ia menilai YPK selama ini memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat Papua.
“YPK adalah lembaga pendidikan yang mampu hadir di tengah-tengah orang Papua dan menjawab kebutuhan dasar pendidikan bagi masyarakat Papua,” ujar Filep kepada wartawan di Manokwari, Selasa (11/3/26).
Menurutnya, perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Karena itu, YPK perlu melakukan penataan ulang terhadap konsep dan tata kelola organisasi, termasuk dalam sistem perekrutan tenaga pendidik.
Ia juga mendorong Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua untuk mengambil peran lebih besar, khususnya dalam proses perekrutan dan penggajian guru-guru yayasan.
“Sinode GKI harus mengambil peran, minimal dalam perekrutan guru-guru yayasan dan memastikan mereka mendapatkan gaji. Kita perlu belajar dari sekolah-sekolah swasta atau yayasan lain yang terus berbenah mengikuti perkembangan zaman,” katanya.
Filep juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di YPK yang semakin berkurang serta sejumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
“YPK harus berbenah. Tidak boleh hanya dianggap yang penting ada atau sekadar membantu. Jika kita bicara mutu pendidikan, maka yang paling utama adalah kualitas SDM,” ujarnya.
Ia menyatakan, apabila sistem pendidikan di YPK tidak mengikuti standar pendidikan nasional yang bermutu, maka hal tersebut akan berdampak pada kualitas lulusan.
Sebagai alumni YPK, Filep menyatakan siap memberikan masukan dan pandangan terkait pengembangan lembaga pendidikan tersebut ke depan.
“Kita harus membangun sekolah-sekolah YPK dengan standar yang baik, menghadirkan guru-guru yang kompeten, serta menyiapkan fasilitas pendukung yang memadai,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar pengelolaan sekolah YPK dapat dilakukan secara lebih efektif, salah satunya melalui penggabungan (merger) beberapa sekolah dalam satu distrik atau kecamatan.
“Kalau dalam satu distrik ada tiga sampai empat sekolah YPK, bisa dipertimbangkan untuk digabungkan agar pengelolaan, sarana prasarana, dan tenaga guru lebih optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Filep menegaskan bahwa dirinya siap membantu mendorong pengembangan YPK melalui koordinasi dengan kementerian terkait, apabila Sinode GKI maupun Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPK memiliki konsep pengembangan yang jelas.
“Jika YPK ingin berdiskusi dengan kementerian atau ingin agar kebijakan Otonomi Khusus berpihak pada pengembangan YPK, saya siap membantu,” ucapnya.
Ia menyebut, dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) disebutkan bahwa yayasan yang dikelola oleh orang asli Papua berhak mendapatkan dukungan pendanaan dari kebijakan Otsus. Karena itu, menurutnya, penguatan YPK ke depan membutuhkan kolaborasi antara pengurus yayasan, gereja, pemerintah, serta para alumni.
“Sebagai alumni YPK, saya ingin YPK menjadi contoh bagaimana pola membangun pendidikan di Tanah Papua,” tuturnya.
Filep juga mengingatkan agar YPK tetap berpegang pada moto yang diwariskan oleh Domine Izaak Samuel Kijne, misionaris asal Belanda yang berjasa dalam sejarah pendidikan di Papua, yakni “Bangsa ini akan memimpin dirinya sendiri.” (ALW/ON).
, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A, menyatakan dukungannya terhadap program penguatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua.){kind=link}