Orideknews.com, Manokwari – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, mengingatkan peran generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk bersikap kritis namun tetap konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Hal ini dikatakannya usai melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI yang mengusung tema “Penguatan Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan sebagai Fondasi Persatuan, Perdamaian, dan Harmoni Sosial di Tanah Papua” yang diikuti sekitar 350 mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari.
Menurutnya, sikap kritis merupakan bagian penting dari peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Namun kritik tersebut harus memiliki konstruksi berpikir yang jelas dan berorientasi pada kepentingan nasional.
“Mahasiswa boleh dan harus kritis terhadap berbagai hal. Tetapi kritik itu harus disertai solusi, bukan sekadar membuat kebijakan gagal. Jika kritik itu memberikan jalan keluar, maka itu sangat baik bagi seorang mahasiswa,” ujarnya.
Ia menyatakan, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal bagaimana program-program nasional diimplementasikan di daerah, termasuk di Papua. Program nasional, menurutnya, perlu diapresiasi sekaligus diawasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Filep juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan tidak hanya menjadi konsep, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial.
“Jika masyarakat percaya pada nilai-nilai Pancasila, maka nilai itu harus dipraktikkan. Pemerintah sebagai eksekutif harus menunjukkan bagaimana keadilan itu diterapkan dalam kebijakan,” katanya.
Salah satu bentuk implementasi nilai keadilan, lanjutnya, adalah melalui kebijakan afirmasi di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua. Ia menilai pendidikan gratis bagi anak-anak Papua dari tingkat SD hingga SMA merupakan bentuk keadilan sosial yang harus diwujudkan oleh negara.
Menurut Filep, keberadaan Otsus merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan keadilan pembangunan bagi Papua. Otsus hadir untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Papua, seperti ketertinggalan pembangunan, kemiskinan, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan.
“Dulu pembangunan sering dianggap Jawa-sentris. Sekarang pembangunan lebih Indonesia-sentris, bahkan Papua menjadi prioritas. Salah satu bentuk keadilan itu adalah melalui Otonomi Khusus dengan dukungan anggaran yang lebih besar,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui implementasi kebijakan di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program secara maksimal, termasuk pendidikan gratis secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Filep mengatakan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada generasi muda sangat penting dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Menurutnya, penguatan nilai kebangsaan, persatuan, serta penghormatan terhadap keberagaman harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembangunan yang berlandaskan keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Esensi dari empat pilar kebangsaan sejalan dengan amanat Otsus, yaitu memastikan pembangunan yang adil melalui prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah, masyarakat, serta generasi muda dapat bersama-sama menjaga nilai kebangsaan sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.
Sementara itu, Wakil Direktur III Polbangtan Manokwari, Latarus Fangohoi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dinilainya sangat penting bagi mahasiswa.
Menurutnya, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menggeser cara pandang dan nilai-nilai kebangsaan apabila tidak dibekali dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menilai kegiatan sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat untuk memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya memahami nilai-nilai dasar negara secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal penting bagi para mahasiswa untuk semakin memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta empat pilar kebangsaan dalam kehidupan mereka sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Ia juga berharap mahasiswa Polbangtan Manokwari dapat menjadi agen perubahan yang mampu menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta turut berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Tanah Papua. (ALW/ON).
 RI, Filep Wamafma, mengingatkan peran generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk bersikap kritis namun tetap konstruktif dalam menyikapi berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.Hal ini dikatakannya usai melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI yang mengusung tema “Penguatan Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan sebagai Fondasi Persatuan, Perdamaian, dan Harmoni Sosial di Tanah Papua” yang diikuti sekitar 350 mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari.){kind=link}