Orideknews.com, Teluk Bintuni, — Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama sejumlah pemangku kepentingan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Investasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mendukung Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat” pada Senin (9/3/26).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk merumuskan model investasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.
Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Ida Bagus Putu Suratna, mengatakan Papua Barat memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
Kekayaan sumber daya alam, posisi geopolitik di kawasan timur Indonesia, serta keragaman sosial budaya menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang secara ekonomi sekaligus memperkuat identitas kebudayaan bangsa.
Namun demikian, dinamika pembangunan dan investasi di Papua Barat tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah, hutan, laut, dan wilayah adat. Bagi masyarakat adat, wilayah tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sejarah, spiritualitas, dan identitas kolektif.
“Karena itu, pembangunan di Papua Barat tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai sosial, kultural, dan ekologis yang hidup di masyarakat adat,” ujarnya.
Ia menyebut, negara telah memberikan landasan kuat bagi pengakuan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang memberikan ruang lebih luas bagi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dalam proses pembangunan.
Menurutnya, konsep investasi yang berkeadilan di mana masyarakat memperoleh manfaat nyata dari proses pembangunan serta berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam bagi generasi mendatang menjadi hal yang sangat penting untuk terus didorong.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Ever Wanma, melaporkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mempersiapkan arah kebijakan investasi yang lebih konkret dan menyeluruh di wilayah Papua Barat.
“Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa investasi di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, selaras dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat martabat masyarakat hukum adat, serta mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan,” katanya.
FGD tersebut diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk perwakilan masyarakat adat dari berbagai suku, Dewan Adat Papua, akademisi dari perguruan tinggi, anggota DPRP, lembaga masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manokwari, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIH Manokwari.
Dalam forum tersebut, hadir sebagai pembicara Ketua ISEI Manokwari Dr. Victor Rumere, Ketua MRPB Judson F. Waprak, dan Ketua LP2M STIH Manokwari Anthon Rumbruren.
 Manokwari, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIH Manokwari.){kind=link}