Senator Papua Barat Gandeng MRPB dan ISEI Bahas Peran Masyarakat Adat dalam Investasi

Orideknews.com, Manokwari, – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menggandeng sejumlah lembaga strategis untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Teluk Bintuni, yang akan digelar Senin (9/3/26).

Kolaborasi ini akan melibatkan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manokwari, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), dan LP2M STIH Manokwari.

FGD bertajuk “Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Investasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” ini menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya Dr. Victor Rumere (Ketua ISEI Manokwari), Judson F. Waprak (Ketua MRPB), dan Anthon Rumbruren (Ketua LP2M STIH Manokwari).

Pemilihan Bintuni sebagai lokasi kegiatan didasari oleh realitas kontradiktif, besarnya nilai investasi di daerah tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat adat.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Bintuni per September 2025 mencapai 25,34%, dengan ketimpangan yang mencolok antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

“Investasi harus dirancang untuk menurunkan kemiskinan secara terukur, terutama di wilayah adat. Pertumbuhan ekonomi Bintuni yang mencapai 29,22% pada 2024 menunjukkan dinamika yang kuat, namun tantangannya adalah memastikan aliran manfaat tersebut sampai ke komunitas lokal,” ujar Filep.

Dalam diskusi tersebut, teridentifikasi empat poin strategis yang menjadi kendala utama meliputi Kebijakan investasi belum optimal mengakui wilayah dan tata kelola adat. Pentingnya penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) agar masyarakat adat tidak sekadar menjadi objek.

Kemudian, Investasi besar belum otomatis menyerap tenaga kerja lokal atau memperkuat UMKM setempat dan Perlunya transparansi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati hukum adat.

Filep, yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPR For Papua, berharap FGD ini melahirkan regulasi konkret seperti Perdasus.

“Kita butuh instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian bagi investor. Tujuannya jelas pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan di Teluk Bintuni,” pungkasnya melalui keterangan pers tertulisnya. (ALW/ON).