Orideknews.com, MANOKWARI – Kondisi kesehatan masyarakat di Papua, secara khusus di Papua Barat disebut kini berada pada level yang mengkhawatirkan. Hal tersebut mencuat dalam kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan, yang berfokus pada pengawalan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Manokwari.
Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Keuangan melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Perwakilan Papua Barat ini dihadiri Perwakilan Kemendagri dan KPK tersebut, membahas akuntabilitas anggaran, mulai dari Dana Otsus, DBH Migas, hingga Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk menyokong Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029.
Anggota Pokja Papua Barat Sehat BP3OKP RI, dr. Felix Duwit, dalam paparannya menyampaikan peringatan keras mengenai realitas kesehatan di lapangan. Menurutnya, Papua saat ini berada dalam kondisi darurat pelayanan kesehatan.
“Pasien-pasien datang dengan kondisi yang sangat buruk. Jika tidak ada intervensi cepat, angka kematian akan terus melonjak. Kita sedang berada dalam kondisi darurat,” ungkap dr. Felix.
Ia menjelaskan, ada tiga komponen utama yang harus dibenahi untuk memulihkan akses pelayanan Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang masih memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan sehingga kesadaran hidup sehat masih rendah. Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang seringkali tidak memadai. Sebagai penjamin yang harus memastikan seluruh infrastruktur layanan dapat diakses oleh masyarakat hingga ke pelosok.
dr. Felix juga menyebut ironi pembangunan kesehatan di Papua. Meski puskesmas tersedia secara fisik, banyak di antaranya yang tidak berfungsi optimal.
“Disalah satu kabupaten di Papua Barat contohnya, Puskesmas ada, tapi petugasnya tidak ada. Alat kesehatan tidak tersedia. Bahkan dokter sangat susah ditemui di daerah tertentu. Ini adalah persoalan komunikasi dan komitmen penyediaan layanan yang belum tuntas meski kita sudah puluhan tahun berintegrasi,” ucapnya.
Data mengejutkan turut dipaparkan terkait pergeseran demografi. Berdasarkan data tahun 1980 hingga 2020, terdapat tren penurunan jumlah penduduk OAP secara persentase dibandingkan penduduk non-OAP.
“Tahun 2027, diprediksi populasi non-OAP akan mendominasi. Kita menghadapi ancaman depopulasi. Secara ilmu kesehatan masyarakat, OAP lebih banyak berada di ‘kutub sakit’ ketimbang ‘kutub sehat’. Jika ini tidak dikerjakan bersama, eksistensi kita dalam bahaya,” jelas dr. Felix.
Selain penyakit menular, Papua kini menghadapi “beban ganda” (double burden) dengan melonjaknya Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat perubahan gaya hidup. Kemudian HIV, TBC, dan Malaria. Tidak hanya itu,Hipertensi, Diabetes, Stroke, dan kolesterol tinggi yang memicu gagal jantung.
Sebagai langkah mitigasi, BP3OKP mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Papua. dr. Felix mengingatkan bahwa edukasi dari level paling dasar, seperti pemberian ASI eksklusif bagi ibu melahirkan untuk mencegah stunting dan perbaikan akses air bersih.
“Kita harus menggeser masyarakat dari kutub sakit ke kutub sehat melalui kemandirian hidup sehat dan memastikan setiap jengkel tanah Papua memiliki akses kesehatan yang nyata, bukan hanya bangunan kosong,” pungkasnya. (ALW/ON).
