Orideknews.com, MANOKWARI – Menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang baru saja dilantik, Lasarus Mandacan, S.Sos., M.Kes., langsung tancap gas di hari pertama masa tugasnya.
Usai melakukan serah terima jabatan (sertijab), Lasarus hadir dalam pertemuan krusial guna membahas nasib ratusan tenaga kesehatan (nakes) Non-ASN di Kabupaten Manokwari.
Pertemuan strategis ini difasilitasi oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, dan berlangsung di Aula Pascasarjana STIH Manokwari, Selasa (24/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Lasarus Mandacan memberikan atensi khusus terhadap kebijakan merumahkan tenaga honorer yang tengah menjadi sorotan.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari untuk segera merumuskan solusi konkret guna memastikan keberlanjutan nasib 235 tenaga kesehatan Non-ASN.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat mencari solusi terbaik. Mereka adalah garda terdepan pelayanan kesehatan di daerah. Keberlanjutan peran mereka sangat vital bagi masyarakat, terutama di puskesmas-puskesmas,” tegas Lasarus.
Lasarus menekankan bahwa persoalan tenaga honorer nakes dan non-nakes tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan sinergitas yang kuat antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, serta perwakilan daerah di tingkat pusat seperti DPD RI dan DPR RI.
“Perlu ada solusi bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri harus ada kolaborasi lintas sektor. Aspirasi para tenaga kesehatan ini harus segera terselesaikan agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi wadah mediasi penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Selain Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, hadir pula perwakilan dari DPRK Manokwari (Komisi IV), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Manokwari dan Ratusan tenaga honorer nakes dan non-nakes yang menuntut kepastian status kerja. (ALW/ON).
 Manokwari untuk segera merumuskan solusi konkret guna memastikan keberlanjutan nasib 235 tenaga kesehatan Non-ASN.){kind=link}