Orideknews.com, Manokwari, – Anggota Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Pokja Papua Barat Sehat, Muga Romanus, memberikan catatan terkait penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 yang diterima Pemerintah Provinsi Papua Barat dari Pemerintah Pusat, 28 Januari 2026 di Jakarta.
Penghargaan UHC Award 2026 diberikan atas dasar Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Muga menilai, pencapaian angka tersebut menciptakan kontras yang tajam antara data administratif di atas kertas dengan realitas pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di wilayah pedalaman dan pesisir.
Menurut Muga, masyarakat seringkali salah menafsirkan makna UHC. Ia menyatakan tingginya persentase UHC sejauh ini lebih mencerminkan kepatuhan daerah dalam membayar premi asuransi kesehatan (BPJS), namun belum menjadi jaminan kualitas pelayanan di lapangan.
“Kita puji-puji soal penghargaan 98 persen itu, tapi maaf pelayanan kesehatan di kantong-kantong pemukiman OAP di gunung dan distrik-distrik sangat memprihatinkan. Menurut saya, kita tidak fair mendapat penghargaan itu jika tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan nyata,” ujar Muga.
BP3OKP kata dia, membeberkan sejumlah temuan lapangan yang berbanding terbalik dengan predikat penghargaan tersebut. Di wilayah Babo hingga area sekitar perusahaan Genting Oil, masyarakat masih kesulitan mengakses layanan kesehatan karena ketiadaan tenaga medis dan stok obat-obatan yang kosong.
Kondisi di daerah pegunungan lebih ekstrem. Rumah Sakit di Pegunungan Arfak dilaporkan tidak memiliki dokter spesialis, bahkan hanya mengandalkan dua orang dokter umum untuk melayani satu kabupaten. Pelayanan kesehatan yang memadai hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pesisir dan pedalaman terabaikan.
Muga meminta pemerintah daerah tidak terlena dengan penghargaan bersifat administratif. Ia mendesak agar anggaran dan kebijakan kesehatan benar-benar menyentuh akar rumput, sehingga kartu jaminan kesehatan yang dipegang masyarakat bisa digunakan di fasilitas kesehatan yang berfungsi dengan baik.
“Jangan sampai kita hanya hebat di data premi, tapi orang di distrik-distrik harus berjuang mati-matian hanya untuk bertemu dokter atau mendapatkan obat. Penghargaan itu harusnya dirasakan oleh orang-orang di pesisir dan gunung, bukan hanya seremonial di kota,” tuturnya. (ALW/ON).
