Serap Keluhan Kepsek Se-Manokwari, Senator Filep Janji Perjuangkan Perbaikan PIP Hingga Sertifikasi Guru

Orideknews.com, MANOKWARI – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, melakukan inventarisasi masalah pendidikan secara maraton dengan menemui para kepala sekolah tingkat SD hingga SMA/SMK se-Manokwari.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Kampus STIH Manokwari pada Senin (23/2/26) ini bertujuan untuk memetakan hambatan nyata yang dihadapi satuan pendidikan di Papua Barat.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu mencuat, mulai dari karut-marut data bantuan sosial pendidikan hingga beban administratif tenaga pendidik.

Salah satu poin utama yang menjadi keluhan para kepala sekolah adalah terbatasnya kuota Program Indonesia Pintar (PIP).

Filep menilai distribusi bantuan saat ini belum mampu menjangkau seluruh siswa dari keluarga prasejahtera di daerah tersebut. Distribusi PIP sering kali terkendala oleh data yang tidak sinkron antara daerah dan pusat.

Ia berjanji akan membawa temuan ini ke tingkat kementerian. “PIP ini program yang sangat baik, tetapi kuotanya masih sangat terbatas. Saya akan sampaikan kepada Menteri agar Papua mendapat perhatian khusus,” ucapnya.

Kekurangan tenaga pengajar tetap di Papua Barat membuat peran guru honorer menjadi tulang punggung sekolah. Namun, kebijakan pendidikan gratis sering kali tidak dibarengi dengan dana operasional yang cukup untuk membayar upah mereka.

“Jika guru honorer dihentikan, sekolah akan lumpuh karena kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah harus memastikan dukungan operasional yang memadai agar proses pembelajaran tidak terganggu,” ujar Filep.

Selain itu, Filep juga menyoroti keluhan terkait sertifikasi guru yang dianggap masih menyisakan beban administrasi yang berat. Ia berkomitmen mendesak kementerian terkait agar menyederhanakan proses tersebut sehingga guru bisa lebih fokus pada kualitas mengajar daripada sekadar urusan dokumen.

Filep mengingatkan bahwa kunci perbaikan pendidikan di Papua Barat terletak pada koordinasi. Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk lebih aktif bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi berkala.

“Seluruh masukan yang terjaring dalam pertemuan ini akan disusun menjadi bahan rekomendasi resmi DPD RI untuk mendorong perubahan kebijakan pendidikan di tingkat pusat yang lebih berpihak pada kebutuhan spesifik terutama di Papua Barat,” tambah Filep. (ALW/ON).