Komite III DPD RI Sebut Pengelolaan Dana Otsus Papua Segera Dievaluasi Total

Orideknews.com, MANOKWARI – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyatakan komitmen lembaga untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

DPD RI saat ini tengah melakukan analisa mendalam guna melakukan audit total terhadap peruntukan dan hasil nyata dari dana besar tersebut.

Menurut Filep, kewenangan pengawasan ini telah diamanatkan secara tegas dalam Undang-Undang Otsus. DPD RI memiliki peran vital dalam mengawal pembangunan dan memastikan transparansi otonomi khusus.

“Kami sedang menganalisa karena kami diberikan kewenangan untuk mengawasi Dana Otsus. Kami ingin mengaudit sejak dana ini berlaku, peruntukannya untuk apa dan apa output-nya bagi masyarakat,” ujar Filep di Manokwari, Jum’at, (20/2/26).

Langkah serius ini ditandai dengan rencana pembentukan tim pengawas yang tentu dilakukan koordinasi bersama Wakil Ketua DPD RI, Yoris Raweyai. Filep memastikan pada masa sidang yang akan datang, pihaknya akan memanggil seluruh motor penggerak kebijakan di Papua.

“Kami akan panggil Komite Eksekutif, BP3OKP, hingga pemerintah daerah. Gubernur akan kami panggil untuk mempertanggungjawabkan bagaimana aliran uangnya secara riil dan apa hasilnya,” tegas Filep.

Ia secara blak-blakan menyoroti stigma “gagal” yang selama ini melekat pada implementasi Otsus. Ia menyatakan, kegagalan tersebut bermuara pada tata kelola di tingkat birokrasi pemerintah daerah yang tidak berjalan sesuai rencana evaluasi.

“Otsus ini sering dibilang gagal, gagal, dan gagal. Siapa yang mengelola? Ternyata pemerintah daerah. Jadi kalau gagal, berarti pemerintah daerah yang gagal mengelolanya. Rencana evaluasi yang dibangun sejak dulu tidak berjalan di tingkat birokrasi,” jelas Senator asal Papua Barat tersebut.

Ia mengingatkan agar seluruh pihak berhenti bersikap main-main dalam mengurus hak-hak rakyat Papua melalui Dana Otsus. Secara politik, DPD RI akan menggunakan taringnya untuk memastikan audit total dilakukan demi kemaslahatan masyarakat.

“Ini perintah langsung UU Otsus. Kita akan audit total supaya dana ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya habis di birokrasi,” tutur Filep. (ALW/ON).