Orideknews.com, MANOKWARI, – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Papua Barat mendukung pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) lintas sektor di sejumlah SPBU di Manokwari pada akhir Januari 2026 lalu.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ketua Hiswana Migas Papua Barat, Ferry Auparay, menyampaikan dukungan tersebut kepada wartawan di Manokwari, Kamis (19/2/26).
Ia menyatakan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, pelaku usaha mikro, sektor perikanan, pertanian, serta layanan umum guna menjaga daya beli masyarakat.
“BBM subsidi itu milik rakyat. Hiswana Migas mendukung sidak atau operasi gabungan yang dilakukan pemerintah, Pertamina, dan aparat keamanan,” ujarnya.
Ferry berharap operasi lintas sektoral terhadap penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah praktik ilegal di SPBU yang kerap memicu kelangkaan di tengah masyarakat.
“Sehingga tidak ada lagi penumpang gelap yang melakukan aktivitas ilegal di SPBU dan menyebabkan masyarakat mengeluh BBM subsidi kurang,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu, disampaikan bahwa kuota BBM subsidi di Papua Barat sebenarnya mencukupi.
Bahkan, lanjutnya, Pertamina memiliki cadangan stok untuk mengantisipasi kebutuhan saat hari raya maupun bencana alam. Namun demikian, penyalahgunaan BBM subsidi melalui praktik ilegal di SPBU disebut masih menjadi persoalan utama yang menyebabkan keluhan masyarakat.
Karena itu, Ferry mendorong agar operasi gabungan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Pertamina, Hiswana Migas, hingga kejaksaan.
“Operasi ini bertujuan menekan kebocoran subsidi negara, khususnya di Papua Barat,” ujarnya.
Ia juga menilai antrean panjang di SPBU bukan disebabkan keterlambatan distribusi, melainkan adanya praktik penyedotan atau “tap” BBM secara ilegal.
Ferry bahkan meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
“Kami berharap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari menindak tegas oknum yang membekingi aktivitas ilegal di SPBU,” tutur Ferry.
Selain itu, ia mendorong peningkatan patroli di SPBU guna mencegah kendaraan roda dua maupun roda empat melakukan penyedotan BBM subsidi.
Menurut Ferry, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran subsidi. (ALW/ON).
.Ia menyatakan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, pelaku usaha mikro, sektor perikanan, pertanian, serta layanan umum guna menjaga daya beli masyarakat.){kind=link}