Orideknews.com, Manokwari — Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Papua Barat menggelar Seminar Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) ke-III sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran tenaga kesehatan masyarakat dalam mendukung transformasi sistem kesehatan dan pembangunan kesehatan berkelanjutan di Papua Barat.
Musda III IAKMI Papua Barat secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Marthen Kocu, yang mewakili Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Marthen Kocu, disampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat hadir secara langsung akibat agenda kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan.
Gubernur Papua Barat menyatakan, Musda IAKMI tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum strategis untuk memperbarui informasi perkembangan profesi kesehatan masyarakat serta merumuskan langkah kontribusi IAKMI bagi pembangunan kesehatan di Papua Barat. Peran ahli kesehatan masyarakat dinilai sangat strategis dalam sektor pemerintahan, sosial, maupun pelayanan kesehatan.
“Kontribusi IAKMI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Barat. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi kesehatan menuju Papua Barat yang sehat,” ungkapnya.
Ketua Pengurus Daerah IAKMI Provinsi Papua Barat periode 2022–2025, Thomas O. Saghawari, menyampaikan bahwa Musda III merupakan forum penting untuk mengevaluasi program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menyiapkan kepengurusan baru periode 2026–2030 yang mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat ke depan.
Ia mengungkapkan Papua Barat masih menghadapi berbagai persoalan kesehatan, seperti tingginya angka stunting, pengendalian penyakit menular yang belum optimal, serta meningkatnya penyakit tidak menular. Kondisi ini menuntut peran aktif organisasi profesi kesehatan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Thomas juga menyebut arah pembangunan kesehatan Papua Barat sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, dengan target Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif pada tahun 2041.
Selain itu, enam pilar transformasi kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan penting peran IAKMI di daerah.
Sementara itu, Ketua Majelis Keprofesian Kesehatan Masyarakat Indonesia sekaligus Wakil Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc, mengingatkan soal pentingnya kesiapan sumber daya manusia kesehatan masyarakat dalam menghadapi transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya digitalisasi layanan kesehatan.
Menurut Ridwan, digitalisasi merupakan keniscayaan yang akan diterapkan di seluruh level pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga tersier. Sistem berbasis data akan menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan, termasuk pemetaan penyakit serta penguatan layanan promotif dan preventif, terutama pada kesehatan ibu dan anak.
Selain digitalisasi, Ridwan juga mengatakan penguatan status profesi kesehatan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan segera menetapkan standar kompetensi seluruh organisasi profesi kesehatan melalui pengesahan Menteri, sehingga lulusan sarjana kesehatan masyarakat ke depan wajib menempuh pendidikan profesi.
“Organisasi profesi harus tahu berapa jumlah dan posisi tenaga kesehatan masyarakat di daerah. Pengurus daerah wajib memetakan kebutuhan dan menyiapkan peningkatan kapasitas anggotanya,” ujar Ridwan.
Ia juga mengingatkan peran tenaga kesehatan masyarakat dalam perencanaan kesehatan berbasis data melalui penguatan Cakupan Kesehatan Geografis (CKG), agar perencanaan anggaran dan pengadaan obat dapat lebih tepat sasaran.
Ketua Panitia Musda III IAKMI Papua Barat, Yenny Rumengan, menjelaskan tantangan kesehatan masyarakat saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. IAKMI Papua Barat, kata dia, siap berada di garis terdepan dalam mendukung program transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan hingga ke daerah.
Musda III IAKMI Papua Barat merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang bertujuan mengevaluasi program kerja, merumuskan arah kebijakan organisasi, serta memilih kepengurusan daerah periode 2026–2030. Kegiatan ini diikuti peserta dari tujuh kabupaten di Papua Barat, dengan tiga pengurus cabang yang telah terbentuk di Manokwari, Fakfak, dan Kaimana, serta empat bakal cabang lainnya. (ALW/ON).
 Provinsi Papua Barat menggelar Seminar Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) ke-III sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran tenaga kesehatan masyarakat dalam mendukung transformasi sistem kesehatan dan pembangunan kesehatan berkelanjutan di Papua Barat.){kind=link}