Orideknews.com, Manokwari – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mencatat capaian imunisasi hingga akhir tahun 2025 baru mencapai 63 persen. Angka tersebut masih bersifat sementara karena belum seluruh puskesmas menyampaikan laporan imunisasi, terutama dari wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Hendrik Marisan, SKM,M.Km mengatakan pihaknya hingga kini masih terus berkoordinasi dengan puskesmas di kabupaten untuk melengkapi data laporan imunisasi anak.
“Kira-kira capaian sampai hari ini kita masih di 63 persen. Dari angka 63 persen ini kami masih berkomunikasi dengan teman-teman di puskesmas untuk mengumpulkan laporan,” ujar Hendrik di Manokwari.
Ia menjelaskan, keterlambatan pelaporan bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pelayanan imunisasi, melainkan karena proses penginputan data yang belum sepenuhnya selesai.
Hal ini terutama terjadi di wilayah Papua Barat yang secara geografis tergolong sulit, seperti daerah kepulauan, pegunungan, dan kawasan pedalaman yang minim akses jaringan komunikasi.
“Ada wilayah yang secara geografis sulit, tidak ada jaringan, sehingga teman-teman belum bisa menginput dan mengirim laporan. Untuk daerah-daerah seperti ini kami masih menunggu laporan imunisasinya,” jelasnya.
Hendrik menyebut, pelaporan imunisasi dari puskesmas sangat menentukan capaian akhir yang akan dilaporkan ke tingkat nasional. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Papua Barat juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar diberikan waktu tambahan bagi puskesmas yang belum menyelesaikan laporan.
Menurut dia, proses pelaporan imunisasi biasanya baru akan ditutup secara nasional pada akhir Januari tahun berikutnya. Hal ini menjadi kesempatan bagi puskesmas di Papua Barat untuk melengkapi dan memperbarui data pelayanan imunisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun.
“Biasanya di Kementerian Kesehatan itu laporan akan di-close di akhir Januari. Jadi masih ada perpanjangan waktu bagi teman-teman di puskesmas untuk mengumpulkan dan melengkapi laporan,” katanya.
Lebih lanjut Hendrik mengungkapkan, kondisi geografis Papua Barat menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target imunisasi nasional sebesar 100 persen. Selain keterbatasan akses, sebagian masyarakat juga masih menolak imunisasi, sehingga berdampak pada status imunisasi anak yang tidak lengkap.
“Kalau bicara target nasional itu 100 persen, tentu sangat berat bagi Papua Barat. Selain geografis, masih ada juga masyarakat yang menolak, sehingga status imunisasi anak-anak menjadi tidak lengkap,” ujarnya.
Meski demikian, Dinas Kesehatan Papua Barat tetap menargetkan capaian imunisasi dapat meningkat hingga di atas 90 persen. Hendrik menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan pelayanan dan pendampingan kepada puskesmas agar anak-anak yang belum menerima imunisasi dapat dikejar pada tahun berikutnya.
“Kemungkinan besar kami tidak bisa mencapai 100 persen, tapi kami berusaha untuk bisa mencapai di atas 90 persen. Itu target yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi Papua Barat,” pungkas Hendrik.
Ia berharap, dukungan anggaran dan operasional pelayanan kesehatan ke depan dapat ditingkatkan agar tenaga kesehatan di puskesmas memiliki kemampuan yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil, sehingga cakupan imunisasi anak di Papua Barat terus mengalami peningkatan. (ALW/ON).
