Sabtu, November 22, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

DKP Papua Barat Miliki Pimpinan Definitif, Hiswana Migas Harap SPBN Bisa Diwujudkan

Orideknews.com, Manokwari — Setelah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Barat resmi memiliki kepala dinas definitif yang baru dilantik, yakni Origenes Ijie, harapan menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) kembali mengemuka.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Papua Barat, Ferry Auparay, meminta pemerintah provinsi memanfaatkan momentum ini untuk merealisasikan pembangunan SPBN guna menjawab persoalan antrean panjang dan keterbatasan akses BBM bagi nelayan.

Menurut Ferry, antrean panjang di SPBU selama ini sekitar 70 persen disebabkan oleh konsumsi BBM dari nelayan, sementara 30 persen lainnya dialirkan ke pedagang eceran di pinggir jalan.

Kondisi ini membuat sejumlah nelayan terpaksa membeli Pertalite dari pengecer dengan harga lebih tinggi, mencapai Rp14.000–Rp15.000 per liter. Situasi tersebut terjadi karena masyarakat nelayan tidak memperoleh pelayanan dan akses yang memadai di SPBU.

“Masyarakat nelayan kita sudah susah, kemudian tidak dapat pelayanan, akhirnya bergantung pada mereka yang ‘ngetab’ di SPBU,” ungkap Ferry.

Sebagai solusi, Ferry mengusulkan pembangunan dua SPBU khusus nelayan di Manokwari tahun 2025-2026. Ia menilai langkah ini akan memberikan akses BBM yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi praktik pengetaban di SPBU umum.

Ferry berharap rencana ini dapat direalisasikan melalui dukungan penuh Gubernur Papua Barat, khususnya lewat instansi teknis DKP Papua Barat yang kini dipimpin oleh kadis definitif, serta kolaborasi dengan Dinas ESDM, Komisi III DPR Papua Barat, dan Pertamina.

“Kita berharap pemerintah daerah, terutama Gubernur melalui dinas teknis yang baru dilantik, dapat mendorong hadirnya SPBN di Papua Barat. Kalau market ini sudah kita jawab dengan satu atau dua SPBU nelayan, saya yakin orang tidak ngetab lagi di SPBU,” jelas Ferry.

Ia menilai, pembangunan SPBU nelayan akan menjadi langkah strategis untuk mengatasi antrean panjang, mengurangi distribusi ilegal, serta memastikan nelayan memperoleh akses BBM yang adil dan sesuai kebutuhan. (ALW/ON).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular Articles