Orideknews.com, Manokwari – Komite III DPD RI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama pelajar.
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menjelaskan bahwa dari hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah kendala mulai dari rendahnya kualitas makanan bergizi, minimnya nilai anggaran, hingga tidaknya penggunaan pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.
“Kita sudah dapat catatan terkait Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong dan Manokwari. Masalah utamanya adalah kualitas makanan bergizi dan nilai uangnya yang sangat kecil untuk belanja pangan. Ini tidak maksimal menjawab kebutuhan yang sesungguhnya,” ungkap Filep dalam kunjungan kerja Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lt.3 kantor Gubernur Arfay Manokwari.
Ia menilai, kebijakan nasional tentang MBG perlu memperhatikan kondisi geografis dan ekonomi Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, Filep mendorong adanya penyesuaian nilai MBG untuk Papua serta kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan pangan lokal.
“Kita harus dorong agar nilai MBG di Papua berbeda dengan wilayah lain. Jangan semua disamaratakan. Selain itu, pangan lokal harus menjadi bahan utama agar program ini juga memberi dampak bagi ekonomi daerah,” katanya.
Filep mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan untuk membahas program MBG bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, termasuk mendorong peningkatan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli gizi di daerah.
“Seharusnya ada perhatian khusus untuk Papua. Kita harus punya laboratorium dan ahli gizi di setiap kabupaten/kota. Makan bergizi tidak boleh hanya dilihat dari menu, tapi mutu gizinya juga harus terjamin,” tegasnya.
Menurut Filep, perhatian terhadap gizi anak-anak di Papua sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia lalu berharap pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan afirmatif agar daerah-daerah di Tanah Papua tidak tertinggal dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak dan pelajar.
