Jakarta, — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa, 4 November 2025.
Agenda tersebut membahas inventarisasi materi pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta kolaborasi program kerja antara Kemendiktisaintek dan Komite III DPD RI.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengingatkan soal pentingnya perhatian pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Direktorat Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kemendiktisaintek.
“Kami mendukung langkah Kemendiktisaintek untuk membentuk Direktorat Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan PTS agar setara dengan Perguruan Tinggi Negeri. Direktorat baru ini akan memberi kerangka kerja yang lebih fokus, sekaligus mendekatkan pelayanan khusus bagi PTS, sebagaimana Kemenag menyiapkan Ditjen Pesantren,” ujar Filep.
Menurut senator asal Papua Barat itu, jumlah PTS terus meningkat, namun mayoritas menghadapi kendala pendanaan dan keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini berimbas pada kesulitan memenuhi standar akreditasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“PTS harus mampu bersaing dengan PTN, dan itu membutuhkan dukungan serius dari pemerintah, terutama dalam aspek pendanaan, peningkatan SDM, serta sarana dan prasarana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Filep menyoroti tantangan pendidikan tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Papua. Ia menilai, keberadaan PTS di wilayah tersebut sangat penting karena jumlah Perguruan Tinggi Negeri masih terbatas.
“Di Papua, banyak PTS yang lahir dari semangat masyarakat asli Papua dan menjaga nilai-nilai lokal. PTS seperti ini perlu mendapat dukungan penuh agar mampu mencetak generasi Papua yang berkualitas dan berkarakter,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Filep yang juga menjabat Sekretaris MPR For Papua, menegaskan komitmen Komite III DPD RI untuk mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T. Dukungan itu mencakup pembiayaan pendidikan, peningkatan kualifikasi dosen, hingga perbaikan sarana-prasarana kampus.
“Kami mendukung komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen, baik ASN maupun non-ASN, agar mereka memiliki kepastian karier dan perlindungan sosial. Termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Filep.
Ia lalu mendorong agar pemerintah memperkuat riset dan kemitraan strategis antara perguruan tinggi, industri, dan organisasi masyarakat sipil, terutama di kawasan industri Papua.
“Riset aplikatif yang lahir dari konteks lokal akan menjadi bentuk nyata pengabdian bagi masyarakat,” pungkasnya. (ALW/ON).
. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Direktorat Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kemendiktisaintek.){kind=link}