Orideknews.com, Manokwari — Anggota DPR Papua Barat, Ferry Auparay, S.Sos mendesak Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan agar mengutamakan pengangkatan putra-putri Papua yang benar-benar kompeten untuk mengisi jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ferry menilai, langkah itu penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat yang saat ini masih mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat.
“Potret APBD kita hari ini masih 93,75 persen bersumber dari transfer pusat. Ini harus dibalik. Papua Barat adalah provinsi yang kaya, tapi pengelolaan sumber daya alamnya belum maksimal untuk menyejahterakan rakyat,” tegas Ferry di Manokwari, Senin (15/9/2025).
Ia berharap penempatan pejabat daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kapasitas, bukan sekadar pertimbangan politis atau kedekatan.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan bahwa pengisian jabatan eselon III dan IV baru akan dilakukan setelah proses seleksi pejabat tinggi pratama (eselon II) pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selesai dilaksanakan.
Menurutnya, saat ini pemerintah fokus menuntaskan pengisian jabatan strategis tersebut, karena menjadi fondasi penting dalam menjalankan program pemerintahan.
“Kalau kita sudah lantik dan isi, baru kita fokus lagi ke eselon III dan IV, terutama yang kosong,” kata Dominggus.
Ia menjelaskan, jumlah jabatan eselon III dan IV yang tersedia mencapai ratusan posisi, sehingga tidak dapat diisi sekaligus. Kekosongan itu disebabkan berbagai faktor, seperti pensiun, penurunan kinerja akibat usia, maupun kebutuhan penyegaran organisasi.
“Yang jelas, jabatan yang kosong kita isi dulu. Kedua, kita lakukan rolling untuk menempatkan pejabat sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensinya,” tambahnya.
Dominggus menegaskan, proses perombakan birokrasi ini akan dilakukan secara bertahap dan selektif, agar penempatan pejabat sesuai kebutuhan organisasi serta mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi di Papua Barat. (ALW/ON).
