Orideknews.com, MANOKWARI – Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Papua Barat menggelar Seminar Kesehatan bertema “Peranan Tenaga Sanitasi dalam Keamanan Pangan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat”, di Manokwari, Jum’at (12/9/25).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (MUSDA) HAKLI Papua Barat dan pelantikan pengurus baru periode 2025–2030. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Ketua Umum DPP HAKLI beserta jajaran, pimpinan organisasi profesi kesehatan se-Papua Barat, UNICEF Papua Barat, serta para narasumber dan peserta seminar.
Ketua Umum PP HAKLI, Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes, dalam sambutan melalui Zoom Meeting menekankan pentingnya sinergi antara anggota HAKLI di tujuh kabupaten se-Papua Barat dengan pemerintah daerah.
“Anggota HAKLI akan terus tumbuh bukan karena privasi atau personalitas, melainkan karena panggilan konstitusi dan komitmen global dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Ketika berbicara sanitasi, ada panggilan tugas untuk memberikan pelayanan berkualitas dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, Sp.B., FINACS, melalui Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Barat Thomas O. Saghawari menyebutkan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, sekaligus mencegah stunting dan penyakit akibat kekurangan gizi.
Namun menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh keamanan pangan.
“Tenaga sanitasi lingkungan adalah garda terdepan dalam menjamin makanan yang disajikan aman, higienis, dan layak konsumsi. Mulai dari pengawasan sumber air, proses pengolahan, hingga distribusi dan penyajian, semua memerlukan keterlibatan mereka,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi HAKLI Papua Barat yang telah mengangkat isu tersebut dalam seminar. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen organisasi profesi dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat.
Terkait pelaksanaan MUSDA, Alwan menilai forum ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan juga momentum evaluasi dan penyusunan strategi organisasi ke depan.
“Saya berharap kepengurusan baru lebih solid, profesional, dan responsif terhadap tantangan kesehatan lingkungan di Papua Barat,” katanya. (ALW/ON).