Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Komite III DPD RI sekaligus senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, mengapresiasi langkah sejumlah musisi tanah air yang memilih mundur dari panggung Pestapora 2025 setelah acara itu sempat disponsori oleh PT Freeport Indonesia.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan simbol solidaritas dan bentuk kritik sosial terhadap penderitaan masyarakat Papua akibat dampak operasional Freeport.
“Ini adalah kesadaran luar biasa sekaligus kritik sosial yang sensitif terhadap penderitaan suku Papua. Sejak kontrak karya awal pada 1967, masyarakat adat Amungme dan Kamoro masih hidup miskin meski tanah ulayatnya dikeruk habis. Yang terlihat justru kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, dan terabaikannya hak-hak masyarakat adat untuk hidup sehat dan sejahtera di tanah sendiri,” ujar Filep, Senin, (7/9/25).
Filep menyoroti ketimpangan antara eksplorasi besar-besaran yang dilakukan Freeport dan kondisi masyarakat Papua. Ia menilai dana Rp 33,9 triliun yang diklaim telah digelontorkan Freeport sejak 1992–2023 untuk sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Anak-anak di pesisir Mimika masih tertinggal kualitas literasi dan pendidikannya. Akses kesehatan pun jauh dari memadai. Dana sebesar itu semestinya memberi dampak signifikan, tetapi faktanya belum terlihat,” tegasnya.
Sebagai pimpinan Komite III DPD RI yang membidangi seni dan budaya, Filep menyatakan dukungannya kepada musisi yang menggunakan seni musik, media sosial, maupun dukungan finansial untuk menyuarakan perjuangan rakyat Papua.
“Kami sangat mengapresiasi band-band seperti Sukatani, Efek Rumah Kaca (ERK), The Jeblogs, Negativa, Leipzig, Kelelawar Malam, Rebellion Rose, dan lainnya yang batal tampil. Begitu juga band yang tetap tampil namun mendonasikan hasilnya kepada WALHI dan perjuangan rakyat Papua. Saya juga menghargai respons cepat penyelenggara Pestapora 2025 yang membatalkan kontrak dengan Freeport. Ini simbol penting keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Papua,” katanya.
Filep menambahkan, peristiwa ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan perusahaan besar pengelola sumber daya alam di Papua, seperti Freeport, BP LNG Tangguh, dan Genting Oil, terlebih dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061.
“Perlawanan masyarakat Papua terhadap perusahaan asing di tanah Papua harus didengar dan didukung. Kritik soal kemiskinan, minimnya pendidikan dan kesehatan, terbatasnya keterlibatan tenaga kerja Orang Asli Papua, hingga akses kehidupan layak, perlu segera dijawab dengan kebijakan konkret. Kami di DPD RI juga terus menyuarakan aspirasi ini kepada pemerintah dan lembaga terkait,” pungkasnya. (ALW/ON).
