Orideknews.com, Manokwari, – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, kembali menyoroti maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Papua Barat. Pengecekan langsung oleh pemerintah daerah, legislatif, tim media, dan warga baru-baru ini memperlihatkan bahwa kegiatan tambang ilegal semakin masif dan menggunakan alat berat secara terstruktur.
“Sejak lama kami gencar menyuarakan masalah ini, sejak 2019. Namun, kenyataannya tambang ilegal justru makin aktif. Secara hukum ini masuk kategori pidana sekaligus kejahatan lingkungan. Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga ancaman kerusakan lingkungan serta kecemburuan sosial karena hasil alam dinikmati sepihak oleh oknum tertentu,” kata Filep, Minggu (7/9/2025).
Menurut Ketua Komite III DPD RI itu, lemahnya penegakan hukum terlihat jelas. Tambang ilegal ini berada di wilayah hukum Polda Papua Barat, Polres Manokwari, hingga kawasan cagar alam di Pegaf dan Wasirawi, yang seharusnya berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena itu, Filep menilai penyelesaiannya memerlukan kerja lintas sektor dengan regulasi yang jelas dan penindakan tegas terhadap pelaku.
Ia mendukung langkah Pemprov Papua Barat untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), agar masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat pertambangan sekaligus memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
“Jika tambang ilegal ini masih marak, dengan ratusan gubuk penambang dan ribuan gram emas yang keluar setiap hari, wajar publik mempertanyakan soal pembiaran dan dugaan keterlibatan oknum tertentu. Ini jelas mafia dan pemodal besar yang harus dihentikan dan diusut tuntas,” tegas Filep.
Senator asal suku Biak itu juga mengingatkan kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidato kenegaraan menegaskan penindakan tambang ilegal tanpa pandang bulu. Bahkan, menurut Filep, komitmen itu sudah ditindaklanjuti dengan rapat terbatas bersama Mendagri, Menteri ESDM, Menlu, Jaksa Agung, Kapolri, hingga Panglima TNI pada Agustus lalu.
“Komitmen Presiden ini harus selaras hingga ke daerah. Buktinya adalah penanganan nyata dan penindakan tegas terhadap tambang ilegal, termasuk di Papua Barat,” tutup Filep. (ALW/ON).
