Orideknews.com, Sorong, – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyatakan perlu peningkatan layanan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di Tanah Papua. Hal ini disampaikan usai menerima Paritrana Award 2025 di Kabupaten Sorong, Rabu, (3/9/25).
Ia mengaku penting adanya evaluasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi mitra kerja Komite III DPD RI.
Menurut Filep, sejumlah rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan, dan banyak aspirasi masyarakat mengemuka, terutama terkait persoalan implementasi di lapangan.
“BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjawab problem tenaga kerja, bukan hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam pelayanan langsung,” ujarnya.
Filep juga menyoroti transparansi jaminan sosial tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD di daerah. Kata dia, masyarakat yang ditanggung iurannya harus mendapat informasi yang jelas.
“Kalau ada anggaran Rp70 ribu atau Rp80 ribu per orang, harus jelas siapa yang dijamin dan di mana keberadaannya. Jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa mereka sudah dijamin BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Ia menyebut, masyarakat kecil seperti mama-mama penjual pinang, buruh kasar, buruh bagasi, sopir taksi, hingga pengemudi ojek sering kali terbatas dalam akses informasi. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan diminta menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses tanpa bergantung pada teknologi digital.
Selain itu, Filep meminta perlunya percepatan proses administrasi klaim agar pekerja tidak dirugikan. Ia mencontohkan kasus di Papua Barat, di mana klaim jaminan salah satu mantan anggota MRPB baru diterima setelah dua tahun.
“Ini jangan sampai terulang. Kalau ada peristiwa yang menimpa tenaga kerja, saat itu juga harus ada birokrasi yang cepat dan tepat. Jaminan jangan sampai dipersulit dengan proses panjang,” katanya.
Filep berharap, ke depan BPJS Ketenagakerjaan di Papua dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja. (ALW/ON).
