Orideknews.com, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2025 di Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, 25–27 Agustus 2025.
Kegiatan bertema “Akselerasi dan Transformasi Kesehatan Menuju Papua Barat Sehat” ini resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mandacan meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dimulai dari Kabupaten Teluk Bintuni.
Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
“PKG adalah implementasi dari Asta Cipta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan. Mari kita dukung bersama, ayo periksa kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama untuk kita bisa bekerja, berkarya, dan membangun daerah,” tegas Mandacan, Selasa (26/8/2025).
Mandacan mengajak seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya di Teluk Bintuni, untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan gratis tersebut. Ia menekankan bahwa kesadaran menjaga kesehatan harus tumbuh sejak dini agar angka kesakitan dapat ditekan dan masyarakat lebih produktif.
Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus bekerja di lapangan, meski dengan berbagai keterbatasan. Gubernur menegaskan bahwa semangat pelayanan harus ditingkatkan agar masyarakat merasakan kehadiran negara melalui layanan kesehatan.
“Petugas kesehatan adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Saya minta tetap semangat, melayani dengan hati, dan menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan kesehatan di Papua Barat membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Ia menyebutkan masih ada enam masalah utama yang perlu segera ditangani, yakni keterbatasan akses layanan primer, kapasitas pelayanan rujukan, lemahnya ketahanan kesehatan, pembiayaan yang belum efektif, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta rendahnya integrasi teknologi kesehatan.
Menurutnya, solusi atas masalah tersebut hanya bisa dicapai melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan. (ALW/ON)
