Jakarta – Ketersediaan jagung untuk pakan ternak kembali menjadi perhatian pemerintah menyusul kenaikan harga dalam sebulan terakhir di sejumlah sentra produksi yang berpotensi membebani peternak unggas.
Menanggapi hal itu, Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (26/8/2025).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan. Di antaranya, mengimbau industri pakan agar tidak menaikkan harga, memetakan peternak calon penerima cadangan jagung pemerintah, serta mempertemukan kelompok tani dengan pemasok jagung.
Selain itu, Kementan juga berkolaborasi dengan Satgas Pangan untuk mengawal distribusi sekaligus mencegah penimbunan jagung oleh oknum pengepul atau pedagang.
“Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan pasokan jagung dan pakan tetap stabil. Tujuannya jelas, agar peternak tidak terbebani biaya tinggi dan masyarakat tetap dapat mengakses pangan asal unggas dengan harga terjangkau,” ujar Agung dalam siaran persnya, Kamis (28/8/2025).
Agung menekankan, koordinasi intensif terus dijalankan bersama pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha. Menurutnya, kunci penyelesaian persoalan jagung adalah kebersamaan semua pihak.
“Sepanjang kita kompak dan berkomitmen, tentu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Swasembada pangan menjadi perhatian utama Bapak Presiden dan Menteri Pertanian, tentu harus kita dukung bersama. Mohon kerja sama semua pihak, baik petani, pengepul, pedagang jagung, feedmill, maupun peternak layer,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Yudi Sastro, memastikan ketersediaan jagung secara nasional dalam kondisi aman. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung BPS, total luas panen jagung Januari–September 2025 mencapai 2,11 juta hektare dengan produksi jagung pipilan kering (JPK) kadar air 14 persen sebesar 12,13 juta ton.
Potensi luas panen pada Juli–September 2025 diperkirakan 0,61 juta hektare dengan produksi JPK KA 14 persen sekitar 3,60 juta ton.
“Berdasarkan proyeksi neraca jagung nasional, ketersediaan tahun 2025 mencapai 19,55 juta ton, sementara kebutuhan hanya 14,95 juta ton. Artinya kita berpotensi surplus sekitar 4,6 juta ton,” ungkap Yudi dalam Rapat Koordinasi Teknis SPHP Jagung, Rabu (20/8/2025).
Dukungan juga datang dari Badan Pangan Nasional. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan aspirasi peternak telah ditindaklanjuti. Penyaluran cadangan jagung pemerintah melalui program SPHP Jagung tengah diproses dan segera dibawa ke rapat koordinasi terbatas untuk diputuskan.
“Saya minta teman-teman peternak untuk bersabar. Semua keluhan sudah ditindaklanjuti dan direspons. Tidak ada yang instan, semua melalui proses sesuai aturan. Jadi mari kita kawal bersama agar kondisi tetap kondusif,” kata Ketut.
Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor perunggasan nasional. Kementan menegaskan, kesejahteraan peternak serta akses masyarakat terhadap protein hewani terjangkau tetap menjadi prioritas, sejalan dengan visi ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. (RR/ON)
