Orideknews.com, Teluk Bintuni, – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) meminta Pemerintah Daerah serius mengawal implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di bidang kesehatan.
Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP, dr. Velix Duwit, menilai hingga kini belum ada data spesifik yang menunjukkan status kesehatan Orang Asli Papua (OAP).
“Hari ini data yang ditampilkan masih data umum. Lalu kekhususannya di mana kalau kita bicara Otsus? Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah di Tanah Papua, termasuk di Papua Barat,” ujar dr. Velix saat menyampaikan pandangan dalam sesi materi Rakerkesda Papua Barat, Senin (25/8/25) malam di Teluk Bintuni.
Menurutnya, kebijakan kesehatan berbasis Otsus harus benar-benar diarahkan pada sasaran OAP. Untuk itu, BP3OKP meminta Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, hingga Dinas Kesehatan Kabupaten mulai melakukan kajian kembali guna melihat sejauh mana layanan kesehatan sudah menyentuh OAP.
“Itu harus muncul sebagai data yang jelas, apakah selama ini kebijakan pembangunan kesehatan sudah benar-benar menjangkau OAP atau belum,” tegasnya.
Dr. Velix menambahkan, masalah besar selama ini terletak pada implementasi kebijakan. Karena itu, BP3OKP siap bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengkaji isu-isu strategis di Papua.
“Ketika bicara kebijakan, masalahnya ada di tingkat implementasi. Kondisi riil di lapangan harus kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Tidak bisa hanya bicara secara umum,” katanya.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) pada 25–27 Agustus 2025 di Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni.
Rakerkesda tahun ini mengusung tema “Akselerasi dan Transformasi Kesehatan Menuju Papua Barat Sehat.” Acara dijadwalkan dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy pada 26 Agustus 2025.
Sejumlah materi strategis dipaparkan, mengawali agenda Rakerkesda di antaranya “Strategi Transformasi Sistem Kesehatan Nasional 2025–2029” oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), serta “Sinkronisasi Pembangunan Kesehatan dengan Agenda Nasional” oleh Ditjen Tenaga Kesehatan (Binwil Papua Barat).
Rangkaian agenda lain termasuk peluncuran pemeriksaan kesehatan gratis Papua Barat, pembagian kelambu sebagai upaya pengendalian malaria, serta pemaparan kebijakan transformasi kesehatan dari berbagai pemangku kepentingan. (ALW/ON).
