Orideknews.com, Manokwari, – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, merespons polemik rekrutmen teknisi/operator kilang LNG Tangguh yang dinilai tidak berpihak pada pekerja asal Papua (OAP).
Keluhan tersebut sebelumnya disuarakan oleh Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) dan Solidaritas Pekerja Papua. Mereka menilai persyaratan rekrutmen terlalu tinggi sehingga berpotensi menutup peluang bagi pekerja Papua.
Filep mendesak pemerintah untuk segera mengintervensi kebijakan rekrutmen agar berpihak pada tenaga kerja lokal. Menurutnya, operasional BP LNG Tangguh harus berjalan sesuai komitmen AMDAL yang menjamin keterlibatan masyarakat Bintuni dan Papua.
“Di momentum HUT RI ke-80 ini, saya meminta Presiden Prabowo memperhatikan aspirasi pekerja Papua yang terindikasi diperlakukan diskriminatif oleh BP Tangguh. Polemik ini krusial karena menyangkut hak-hak dasar orang Papua untuk mendapat pekerjaan layak di tanahnya sendiri,” ujar Filep, Minggu (17/8/2025).
Filep juga menegaskan bahwa SKK Migas sebagai pengawas operasional LNG Tangguh harus memastikan keberpihakan pada masyarakat lokal. Ia menilai pembangunan kapasitas SDM Papua mesti menjadi agenda rutin perusahaan sebagai wujud kaderisasi.
Menurutnya, persyaratan pengalaman kerja yang tinggi—6 tahun bagi sarjana dan 8 tahun bagi lulusan D-III—justru menutup kesempatan pekerja Papua. Ia mendukung usulan serikat pekerja agar dibentuk Junior Technician Accelerated Programme untuk melatih teknisi Papua, baik fresh graduate maupun yang sudah bekerja.
“Inisiatif serupa sudah lazim di dunia industri, seperti Management Trainee dan Fresh Graduate Development Program. Skema ini bisa diterapkan untuk tenaga kerja Papua,” jelas Filep.
Ia menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga ke kementerian/lembaga terkait agar hak masyarakat lokal tetap terlindungi secara konsisten. (ALW/ON).
