Orideknews.com, Manokwari, – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Pada tahun 2026, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya.
“Pak Presiden dengan tegas menunjukkan komitmen besar terhadap masa depan pendidikan bangsa. Kenaikan anggaran ini memberi harapan baru, terutama untuk memperkuat layanan pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujar Filep Wamafma, Minggu (17/8/2025).
Senator Papua Barat ini menegaskan, meski anggaran meningkat, persoalan mendasar masih menjadi tantangan serius. Keterbatasan guru, minimnya fasilitas belajar, hingga kurangnya buku ajar dan referensi masih dialami oleh siswa-siswi di pegunungan, pesisir, kepulauan, bahkan di kota-kota.
“Masalah utama adalah rasio guru. Tidak boleh lagi satu atau dua guru mengajar enam kelas sekaligus. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, baik di ibu kota negara maupun di pelosok Nusantara,” tegas Ketua STIH Manokwari itu.
Ia juga menyoroti minimnya perpustakaan di sekolah-sekolah, serta masih adanya guru yang belum memenuhi standar kompetensi mengajar.
“Tidak boleh ada lagi guru lulusan SMA atau sarjana non-kependidikan mengajar tanpa kompetensi yang sesuai. Guru adalah pemilik ilmu pengetahuan, jadi harus dibekali standar kompetensi yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, Filep mendorong peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, termasuk penyederhanaan urusan administrasi yang dinilai kerap memberatkan tenaga pendidik.
“Kesejahteraan guru harus diperhatikan. Jangan sampai energi mereka terkuras untuk urusan administrasi, sementara fungsi utama sebagai pendidik terabaikan,” ucapnya.
Filep meminta ada kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar penggunaan anggaran benar-benar efektif sesuai kebutuhan lapangan. Ia juga menyambut baik adanya peningkatan alokasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar dan mahasiswa.
“Anggaran pendidikan yang besar ini harus benar-benar berdampak. Kita akan terus mengawasi kebijakan pusat dan mendorong agar program-program pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya Papua,” tambah Senato Filep. (ALW/ON).
