Orideknews.com, Jakarta – Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025.
Ia menegaskan, proses penghitungan suara harus berjalan adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Menurut Filep, indikasi praktik politik kotor masih mencederai demokrasi di Papua. Ia menyoroti dugaan pengerahan “partai coklat” yang dinilai dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat.
“Demokrasi akan runtuh jika lembaga yang seharusnya menjaga netralitas justru ikut terlibat dalam permainan politik,” tegas senator asal wilayah adat Saireri tersebut.
Selain itu, Filep juga menyoroti fenomena menguatnya politik oligarki. Menurutnya, keterlibatan kelompok tertentu, termasuk para donator dan pengusaha yang mendanai proses politik, berpotensi menguasai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua demi kepentingan ekonomi semata.
“Jika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan memperkaya segelintir orang, maka demokrasi kita telah berubah menjadi alat feodalisme modern,” ujar Filep yang lahir di Biak.
Ia menambahkan, praktik feodalisme politik dan perebutan kekuasaan di tingkat elite telah merusak kepercayaan publik. Situasi ini, menurutnya, justru memperlebar jarak antara rakyat dan penyelenggara negara.
Karena itu, Filep mengingatkan pentingnya PSU Papua sebagai momentum pemulihan integritas demokrasi.
“Biarkan setiap tahapan PSU ini, rakyat menentukan secara bebas tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa transaksi politik yang menggadaikan masa depan daerah. Rakyat menunggu transparansi KPU, tetapi juga memantau setiap stakeholder yang terlibat,” ujarnya.
Filep pun mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama menjaga kemurnian demokrasi.
Ia menegaskan bahwa pilkada bukan hanya kontestasi politik, melainkan penentu arah pembangunan dan masa depan rakyat Papua yang tidak boleh digadaikan oleh kepentingan sempit segelintir kelompok. (***/ALW/ON).
 Papua demi kepentingan ekonomi semata.){kind=link}