Orideknews.com, Teluk Wondama – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, kembali menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi pelajar di Papua Barat.
Kali ini didampingi wakil bupati Teluk Wondama, Anthonius Alex Marani, Senator Papua Barat, Filep Wamafma menyerahkan bantuan beasiswa kepada 94 siswa SD Negeri Wasior dan SD YPK Miei di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Senin (11/8/2025).
Penyaluran ini dilakukan usai sebelumnya Filep menyerahkan 104 beasiswa bagi pelajar SD dan SMP di Distrik Roon. Program ini merupakan kelanjutan distribusi PIP di Kota Manokwari dan dataran Prafi, yang menjadi bagian dari aspirasi DPD RI untuk sekitar 1.500 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Papua Barat.
PIP merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah bagi anak usia 6–21 tahun dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin. Bantuan disalurkan langsung ke rekening siswa berdasarkan data Dapodik sekolah, dengan besaran Rp450.000 per tahun untuk SD/MI/SDLB, Rp750.000 untuk SMP/MTs/SMPLB, dan Rp1.800.000 untuk SMA/SMK/MA/SMALB.
“Ini bentuk kepedulian negara terhadap masa depan generasi Papua, terutama dari keluarga prasejahtera. Tantangan pendidikan makin berat dari SD hingga perguruan tinggi, tapi tidak ada orang tua yang ingin anaknya gagal,” kata Filep.
Meski begitu, ia menyoroti persoalan utama dalam penyaluran PIP di Papua, yakni validitas data siswa. Menurutnya, banyak anak asli Papua yang tidak tercatat di Dapodik akibat masalah administrasi, seperti kartu keluarga (KK) yang tidak sah karena perkawinan orang tua tidak tercatat resmi.
“Kadang orang tua membuat KK palsu demi mendaftarkan anak ke sekolah, sehingga data tidak terbaca di sistem. Inilah yang membuat kuota beasiswa besar untuk Papua tidak terserap dengan baik,” ujarnya.
Filep meminta para orang tua memastikan kelengkapan dan keakuratan data anak sejak masuk SD. Ia juga mengakui masih banyak anak di wilayah dataran, pesisir, dan pulau-pulau yang belum terjangkau beasiswa.
“Tidak semua bisa kami urus. Sebagian menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi. Ke depan, kita harus bersinergi agar Teluk Wondama menjadi barometer pendidikan di Tanah Papua,” pungkasnya. (ALW/ON).
 yang tidak sah karena perkawinan orang tua tidak tercatat resmi.){kind=link}