Orideknews.com, Manokwari, — Senator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan di tanah Papua.
Kali ini, ia berhasil memperjuangkan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi DPD RI bagi sekitar 1.500 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di berbagai wilayah Papua Barat.
Beasiswa PIP merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah yang ditujukan kepada anak-anak usia sekolah (6–21 tahun) yang berasal dari keluarga kurang mampu, rentan miskin, atau memiliki kondisi khusus.
Dana beasiswa disalurkan langsung ke rekening siswa berdasarkan data dari sekolah melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
“Ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap masa depan generasi Papua, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera,” kata Filep Wamafma dalam penyerahan simbolis beasiswa kepada 336 pelajar di Wosi, Manokwari, Selasa (5/8/25).
Setelah penyerahan di Manokwari, Filep menyatakan akan menyalurkan beasiswa tahap berikutnya di wilayah Prafi, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Kaimana serta Fakfak.
Filep menjelaskan, program PIP adalah bagian dari kebijakan nasional “Papua Cerdas” yang bertujuan mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan bantuan afirmatif langsung kepada siswa yang membutuhkan.
“Tanpa intervensi afirmatif, risiko anak-anak prasejahtera untuk putus sekolah sangat tinggi. Inilah bentuk nyata negara hadir, melalui DPD RI, menjawab persoalan tersebut,” tegasnya.
Besaran Beasiswa PIP, SD/MI/SDLB: Rp450.000 per tahun, SMP/MTs/SMPLB: Rp750.000 per tahun, SMA/SMK/MA/SMALB: Rp1.800.000 per tahun.
Filep juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini. Ia mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan, minimal 30 persen dari APBD.
“Kita tahu kebutuhan daerah banyak, tapi pendidikan adalah fondasi. Jika anak-anak tidak punya buku, tas, atau bahkan seragam, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik?” ujarnya.
Filep turut menyoroti banyaknya siswa Orang Asli Papua yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun Dapodik, sehingga luput dari penerima bantuan. Ia meminta pemerintah kabupaten segera memperbaiki basis data agar tidak ada anak Papua yang tertinggal dari program afirmatif nasional ini.
“Kita harus berani menerobos kebijakan agar lebih berpihak. Anak-anak kita harus belajar tanpa beban biaya. Saya akan terus perjuangkan afirmasi pendidikan ini di tingkat pusat,” tambah Filep. (ALW/ON).
 Aspirasi DPD RI bagi sekitar 1.500 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di berbagai wilayah Papua Barat.){kind=link}