Orideknews.com, Manokwari – DPR Papua Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029. Senin, (4/8/25).
Dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir yang sarat catatan strategis untuk memastikan arah pembangunan lima tahunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Ahmad Kuddus menegaskan dukungan terhadap dokumen RPJMD, seraya memberikan sorotan terhadap sejumlah aspek prioritas yang dinilai penting untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi atas penyusunan RPJMD yang dinilai komprehensif dan menyentuh aspek strategis pembangunan. Visi “Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri” dianggap sebagai arah yang tepat. Fraksi Golkar menilai tujuh misi yang menyertainya harus menjadi dasar pelaksanaan 20 program prioritas RPJMD.
Namun demikian, Golkar mengingatkan penyesuaian program terhadap konteks wilayah, potensi lokal, serta relevansi misi pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Catatan Strategis Fraksi Golkar meliputi Peningkatan Layanan Dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Golkar menyoroti percepatan akses dan mutu layanan kesehatan, termasuk penguatan infrastruktur dan kapasitas tenaga medis.
“Salah satu sorotan utama kami adalah
Pengembangan Rumah Sakit Provinsi menjadi rumah sakit rujukan tipe B.
Relokasi Fakultas Kedokteran Universitas Papua dari Sorong ke Manokwari, untuk integrasi kelembagaan dan optimalisasi rumah sakit pendidikan,” ujar Ahmad Kuddus.
Disisi penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, Fraksi Golkar menawarkan strategi pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah kabupaten masing-masing. Fakfak, Hilirisasi pala dan kakao, Kaimana, Budidaya rumput laut dan perikanan tangkap.
Teluk Bintuni, Optimalisasi industri LNG dan pengolahan sagu, Pegunungan Arfak, Kopi arabika dan wisata agro budaya, Manokwari Selatan, Peternakan rakyat dan hortikultura.
Manokwari, Produksi padi, perikanan laut dan air tawar.
Fraksi Golkar menilai pendekatan ini akan mendorong penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
“Penguatan UMKM, IKM, dan Ekonomi Kerakyatan, Golkar menyoroti terkait pembangunan ekonomi dari bawah melalui
Pelatihan teknis, akses pembiayaan, digitalisasi usaha. Fasilitasi sertifikasi, standar mutu, dan akses ekspor,” ucapnya.
Ahmad Kuddus menjelaskan kolaborasi UMKM-BUMKAM-Koperasi dinilai penting agar UMKM naik kelas. Golkar, lanjut dia, meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai bila UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi motor utama ekonomi daerah.
Selain pengembangan ekonomi, Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan, Fraksi Golkar mendorong agar Pengembangan kawasan sentra pangan berbasis kemitraan antardaerah (Sister City), seperti Pegunungan Arfak–Cianjur.
“Skema perhutanan sosial dan jasa lingkungan sebagai bentuk pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah dan hutan, sekaligus sebagai potensi ekonomi alternatif, Hal ini sejalan dengan semangat Perdasus Nomor 9 dan 10 Tahun 2019,” beber Ahmad Kuddus.
Selanjutnya, Pemerataan Infrastruktur di Wilayah 3T, Golkar menyarankan program prioritas untuk wilayah perdesaan, pesisir, dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar, meliputi Elektrifikasi, air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni.
Perluasan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerataan infrastruktur dinilai kunci tercapainya keadilan pembangunan.
Pelestarian situs keagamaan dan harmoni sosial, Fraksi Golkar meminta pelestarian situs keagamaan Islam, Katolik, dan Protestan yang bersejarah di Papua Barat. Ini dinilai sebagai upaya menjaga warisan budaya dan memperkuat nilai toleransi serta kohesi sosial.
Penguatan tata kelola pemerintahan digital
untuk mewujudkan good governance, Fraksi Golkar mendorong digitalisasi layanan publik, sistem informasi pembangunan, dan penguatan data berbasis teknologi agar pemerintahan lebih efisien dan responsif.
Optimalisasi dana Otsus dan perlindungan Orang Asli Papua, Golkar berpesan untuk Penguatan basis data Orang Asli Papua (OAP) guna mendukung program afirmatif seperti Kartu Papua Barat Sehat dan Pintar.
“Data OAP yang valid akan mendukung kebijakan afirmatif yang tepat sasaran dan berkeadilan,” katanya.
Fraksi Partai Golkar tegas Ahmad Kuddus, menyatakan menerima Raperda RPJMD 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Komitmen untuk terus mengawal implementasi RPJMD bersama eksekutif.
“Fraksi Partai Golkar menyatakan kesiapan untuk terus mengawal pelaksanaan RPJMD dalam semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif, demi terwujudnya Provinsi Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri,” ujar Ahmad Kuddus menutup pendapat akhir fraksinya. (ALW/ON).
