Orideknews.com, Manokwari – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari mencatat realisasi penerimaan negara melalui sektor pajak pada triwulan II tahun 2025 baru mencapai Rp169,18 miliar atau sekitar 14,26 persen dari total target tahunan sebesar Rp1,18 triliun.
Kepala KPP Pratama Manokwari, Mohamad Marulli, saat memberikan keterangan, Kamis (31/7/2025), mengungkapkan bahwa pihaknya masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi target penerimaan.
“Kami tetap optimistis untuk mengejar target yang sudah ditetapkan pada semester kedua tahun ini,” ujar Marulli.
Ia merinci bahwa kontributor terbesar penerimaan negara berasal dari sektor Pajak Penghasilan Non Migas (PPh non-Migas) sebesar Rp76,59 miliar atau 20,06 persen dari target Rp381,90 miliar. Rincian PPh non-Migas tersebut mencakup PPh Pasal 21: Rp31,30 miliar, PPh Pasal 25/29 Badan: Rp15,47 miliar, PPh Final: Rp13,94 miliar dan Komponen lainnya.
“PPh Pasal 21 sebagian besar disumbangkan oleh aparatur pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dari gaji, tunjangan, honorarium, dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp56,13 miliar atau baru 7,03 persen dari target sebesar Rp798,71 miliar. PPN Dalam Negeri menyumbang mayoritas dengan Rp45,93 miliar, sedangkan PPN Impor justru mengalami lonjakan signifikan, mencapai peningkatan sekitar 2.800 persen dibanding target awal yang relatif kecil.
“Lonjakan PPN Impor dan peningkatan komponen pajak lainnya, khususnya deposit pajak, menunjukkan tren kepatuhan dan pelaporan yang membaik,” tambah Marulli.
Namun, kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih sangat minim, yaitu hanya Rp103,3 juta atau 1,7 persen dari target Rp6 miliar. Untuk itu, KPP Pratama berencana menjalin kolaborasi lebih erat dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha demi mendorong peningkatan kepatuhan pajak.
“Realisasi dari kategori pajak lainnya tercatat sebesar Rp36,35 miliar,” ujarnya.
Marulli menjelaskan bahwa strategi peningkatan penerimaan akan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: intensifikasi, ekstensifikasi, dan optimalisasi pengawasan terhadap wajib pajak prioritas.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus digencarkan di lima kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Manokwari, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
“Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan target penerimaan negara tercapai sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional,” pungkas Marulli. (ALW/ON).
 sebesar Rp76,59 miliar atau 20,06 persen dari target Rp381,90 miliar. Rincian PPh non-Migas tersebut mencakup PPh Pasal 21: Rp31,30 miliar, PPh Pasal 25/29 Badan: Rp15,47 miliar, PPh Final: Rp13,94 miliar dan Komponen lainnya.){kind=link}